Salam

Peringatan Bagi Pelamar CPNS  

KEPALA Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengingatkan kepada para pelamar CPNS untuk mewaspadai aksi

Peringatan Bagi Pelamar CPNS   
KOLASE/SERAMBINEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM

KEPALA Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengingatkan kepada para pelamar CPNS untuk mewaspadai aksi penipuan yang biasanya marak di tengah

momentum dibukanya pendaftaran CPNS. Modus penipuan yang terjadi biasanya sangat beragam, mulai dari penipuan tryout resmi CAT (Computer Assisted Test) BKN hingga seterusnya. Yang paling umum adalah penipuan pada simulasi seleksi CPNS.

Biasanya, oknum curang tersebut mengadakan simulasi ujian CPNS, baik seleksi kompetensi dasar (SKD) maupun seleksi kompetensi bidang (SKB) di hotel-hotel dan ujung-ujungnya meminta bayaran kepada peserta dengan mengatasnamakan BKN. "Itu berbayar dan ngaku-ngaku ini resmi dan itu di hotel (diselenggarakan simulasinya)."

Biasanya mereka juga mengiming-imingi bahwa soal ujian dalam simulasi tersebut adalah yang diujikan pada seleksi tahuntahun sebelumnya. Tujuan mereka untuk menarik minat masyarakat.

Padahal soal ujian CPNS adalah rahasia negara sehingga tidak akan bocor ke publik. "Ada lagi di dalam simulasi itu soal 2018, nggak mungkin. Soal SKD dan SKB itu rahasia negara, tidak akan pernah keluar. Bahkan kami pun tidak tahu," jelasnya.

Sejak 11 November 2019) hingga 24 November 2019, Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tahun ini Pemerintah membuka 152.250 formasi CPNS, yang terbagi untuk 67 kementerian/lembaga dan 461 pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 152.250 formasi CPNS itu dibagi masing-masing 37.425 formasi untuk kementerian/lembaga, dan 114.861 formasi untuk pemerintah daerah.

Aceh kebagian 3.424 formasi dengan rincian 107 untuk formasi Pemerintah Provinsi, selebihnya jatah 20 kabupaten/kota. Ada tiga kabupaten yang tahun ini tidak menerima CPNS, yakni Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Segala kebutuhan untuk itu sudah disiapkan, termasuk oleh kementerian atau lembaga yang membuka kesempatan bagi masyarakat menjadi abdi negara. Persiapan tidak hanya terkait formasi, tetapi juga server yang dijadikan sebagai sarana masyarakat mendaftar CPNS. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, memastikan bahwa server BKN sudah siap menampung peserta yang akan mendaftar secara online. Pemerintah pun sudah mengantisipasi jumlah pendaftar CPNS mencapai 4,5 juta orang layaknya tahun lalu. "Server BKN siap. Dukcapil juga siap (untuk verifikasi NIK)," kata Bima.

Pendaftaran CPNS bisa dilakukan melalui situs https://sscasn. bkn.go.id"> https://sscasn.bkn.go.id. BKN mengimbau para pelamar CPNS membaca secara teliti formasi yang dipilih dan syarat pendaftarannya, terutama lokasi dan pendidikan. "Tahun lalu banyak sekali yang gagal di seleksi administrasi karena tidak teliti membaca," kata dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo pun mengingatkan kepada para calon pelamar CPNS untuk lebih jeli dan hati-hati dalam memilih formasi dan memenuhi syarat pendaftaran. "Tahun lalu banyak sekali yang gagal di seleksi administrasi karena tidak teliti membaca," ujar Tjahjo.

Dari peringatan-periongatan itu, yang kalah manarik tentu yang disampaikan Kepala Biro Humas BKN, yakni tentang adanya pihak-pihak yang kemungkinan akan bermain curang. Hal yang paling berbahaya di balik penerimaan CPNS baru, menurut seorang akademisi, adalah pemanfaatan kebijakan rekrutmen CPNS sebagai "proyek". Penerimaan pegawai baru pemerintah sering ditunggu- tunggu pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya sebagai proyek kolusi dan nepotisme. Entah memang benar-benar berperan dalam meloloskan calon atau hanya menjadi "penumpang gelap" yang memanfaatkan situasi. Para calo tersebut menawarkan kursi CPNS dengan konsesi tertentu. Motif berupa materi, hubungan kekeluargaan dan koncoisme biasa melandasi kepentingan "proyek" tersebut.

Di sisi lain, kita juga menghargai adanya beberapa daerah yang tidak menerima CPNS baru. Dan, kita juga merasa aneh jika ada kabupaten/kota yang sudah kelebihan pegawai masih manambah lagi yang baru. Padahal, masalah mendasar kepegawaian kita bukan pada kuantitas pegawai, tetapi persoalan kompetensi dan penataannya. Jadi, pemerintah tampaknya perlu memetakan kembali soal kompetensi pegawai khususnya dan penataan birokrasi pada umumnya.

Tujuannya, kebijakan rekrutmen pegawai yang akan dilakukan menjadi lebih bermakna dan tidak diboncengi motif/ekses negatif atau cuma sekadar gula-gula yang tidak memberi arti bagi peningkatan pelayanan publik.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved