Rp 61 Miliar Anggaran BPKS Diblokir

Kementerian Keuangan RI Blokir Rp 61 Miliar Anggaran BPKS Tahun 2020 

Sebanyak Rp 61 miliar dari Rp 144 miliar lebih anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) tahun 2020 diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenke

Kementerian Keuangan RI Blokir Rp 61 Miliar Anggaran BPKS Tahun 2020 
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi uang 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sebanyak Rp 61 miliar dari Rp 144 miliar lebih anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) tahun 2020 diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Selain itu, pagu anggaran 2020 juga lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 220 miliar.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian yang ditemui di kantornya, Senin (2/12/2019) menilai alasan Kemenkeu RI memblokir anggaran BPKS tahun 2020 karena ada perencanaan yang diusulkan tidak didukung oleh data dan dasar hukum yang kuat.

“Pemblokiran itu rata-rata lebih kepada alokasi anggaran untuk pelayanan dan manajemen. Ini artinya, secara prinsip masih terjadi kelemahan secara manajemen di BPKS, meskipun anggaran itu masih bisa dibuka setelah perencanaan itu diperbaiki,” kata Alfian.

Begini Kronologis Penembakan Menewaskan Pria Teror Bom di Aceh Utara, Polisi tak Berani Dekati Mayat

Banjir Tiba-Tiba Dimalam Hari, Panikkan Warga Suro-Singkil

VIDEO VIRAL - Kesaksian Perekam Video Ibu Seret Anak Kepada Polisi, Terus Menangis Saat Merekam

BPKS yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000, seharusnya, kata Alfian, persoalan manajemen tidak lagi menjadi masalah pada tahun 2020.

“Kerja BPKS ini besar, maka dibutuhkan profesionalitas secara kerja dan manajemen,” ujarnya.

Dari data Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) BPKS tahun 2020 yang diperoleh Serambinews.com, disebutkan, jumlah dana yang tidak bisa dicairkan Rp 61.754.070.000.

Dana itu terdiri atas belanja barang Rp 18.086.365.000  dan belanja modal Rp 43.667.705.000.    

Alfian menduga, pemblokiran itu karena BPKS tidak mengisi rencana bisnis anggaran (RBA) yang dikeluarkan Dirjen Keuangan.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved