Proyeksi Pilkada 2022

KIP Aceh Sudah Sampaikan Proyeksi Pilkada 2022 ke KPU

KIP Aceh secara kelembagaan telah menyampaikan proyeksi pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 kepada KPU RI dalam Rapimnas KPU dengan KPU Provinsi ..

KIP Aceh Sudah Sampaikan Proyeksi Pilkada 2022 ke KPU
For Serambinews.com
Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota KIP Aceh, Munawarsyah menjelaskan bahwa KIP Aceh secara kelembagaan telah menyampaikan proyeksi pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 kepada KPU RI dalam Rapimnas KPU dengan KPU Provinsi dan KIP Aceh di Yogyakarta pada 25 November 2019.

Proyeksi itu disampaikan karena berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) UUPA, kata Munawarsyah, disebutkan bahwa pemilihan kepada daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan diatur skema pelaksanaannya selama setiap 5 tahun sekali.

“Langkah-lagkah persiapan tentunya akan dipersiapkan oleh KIP Aceh bahkan akhir tahun 2019 rencananya tanggal 22 Desember kita akan menggelar Rapim KIP Se-Aceh di Takengon, termasuk hal ini akan menjadi concern kita,” kata Munawarsyah kepada Serambinews.com, Selasa (17/12/2019).

Mengenai dorongan JaDI Aceh yang meminta agar KIP Aceh menyusun draf tahapan Pilkada, mantan Ketua KIP Banda Aceh ini mengungkapkan KIP Aceh akan mengkoordinasikan lebih lanjut dengan KPU RI dan DPRA terkait program, tahapan dan jadwal Pilkada Aceh.

Dituntut Lima Tahun oleh JPU, Mantan Bupati Simeulue, Darmili Sampaikan Pleidoi Setebal 61 Halaman

Peringati Hari Ibu, Ini Kegiatan yang Digelar di Pidie Jaya

PDIP Aceh Saweu Kader di Seluruh Aceh, Ini Tujuan yang Ingin Dicapai

“Sebab pengaturan tentang tahapan ini diatur dalam UUPA Pasal 66 dan UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 201 Ayat (12). Sehingga nantinya dapat disusun mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Aceh,” ujarnya.

Selain itu, KIP Aceh, lanjut Munawarsyah, juga akan mengkonsolidasikan penyelenggaraan Pilkada Aceh tahun 2022 dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah Aceh, DPRA, partai politik dan stakeholder lainnya.

“Karena kami menyadari benar kewenangan,tugas dan tanggungjawab kami sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan akan terus didukung oleh semua pemangku kepentingan di Aceh,” tutupnya. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved