Apresiasi Pembentukan UKK, Anggota DPRA asal Subulussalam Harapkan Ditjen Imigrasi Komit

”Kami menyambut baik keinginan Subulussalam menghadirkan UKK di sini, mudah-mudahan Januari 2020 Perjanjian Kerja Sama (PKS) bisa ditandatangani,” kata  Ketua Tim Ditjen Imigrasi, M. Ishaq dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Rabu (18/12/2019).

Ishaq mengaku jika pimpinan mereka  di Ditjen Imigrasi menyambut baik keinginan Pemko Subulussalam melalui wali kota setempat untuk memberikan fasilitas pemberian layanan keimigrasian.

Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi berjanji akan mensupport sebaik-baiknya.

Ishaq juga berterimakasih karena Pemko Subulussalam telah menyisihkan anggarannya untuk tugas dan fungsi (Tusi) Imigrasi di daerah ini.

Lantaran itu Ishaq menyatakan mereka akan respons keinginan dan semangat Pemerintah Kota Subulussalam untuk memberikan pendekatan layanan Keimigrasian kepada masyarakat. Dalam waktu dekat ini, lanjut Ishaq akan dilakukan PKS (Perjanjian Kerja Sama) antar Kepala Daerah dengan Direktur Jenderal Imigrasi.

“Dan mudah-mudahan para Kepala Daerah dari UKK Subulussalam dan UKK Tapak Tuan bisa secara seremonial menandatangani PKS tersebut disaksikan oleh Menkumham pada Hari Bhakti Imigrasi tanggal 26 Januari 2020,” ujar Ishaq.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh, Imam Santoso kepada Serambinews.com, Rabu (18/12/2019) mengatakan, Ditjen Imigrasi telah menurunkan tiga orang tim untuk meninjau lapangan serta melihat data dukung dari kesiapan dan keseriusan pemerintah membentuk UKK Imigrasi di daerahnya.

Tim yang diketuai oleh M. Ishaq ini merupakan tindaklanjut usulan pembentukan UKK Wali Kota Subulussalam H Affan Alfian Bintang SE beberapa waktu lalu.

”Jadi hasil peninjauan kami di lapangan Kota Subulussalam sangat siap dan serius membentuk UKK Imigrasi,” ujar Imam Santoso

Kesiapan Subulussalam ini menurut Imam Santoso didasari pernyataan Wakil Wali Kota SUbulussalam Drs Salmaza MAP saat menerima tim Ditjen Imigrasi, Selasa (17/12/2019) kemarin. Pemko Subulussalam menurut Salmaza sudah menyiapkan lahan, bangunan dan pegawai UKK nantinya. Tak hanya itu, Pemko Subulussalam juga rupanya telah memploting  anggaran yang dipergunakan untuk UKK ini sebesar Rp 1,5 miliar.

Atas hal itu, Salmaza berharap agar UKK di daerahnya bisa segera terbentuk mengingat permohonan tersebut sudah lama diajukan.

Kehadiran UKK Imigrasi ini menurut Salmaza untuk memndekatkan pelayanan kepada masyarakat maupun masyarakat di kabupaten sekitarnya dalam pengurusan dokumen keimigrasian seperti paspor.

”Pemko Subulussalam jauh hari sudah menyampaikan permohonan dibentuknya UKK imigrasi, jadi kami berharap tahun depan ini bisa terwujud lewat kebijakan bapak-bapak yang hadir ini,” kata Salmaza. 

Kembali menurut Imam Santoso, dia yang turut hadir ke Subulusalam sebagai tindak lanjut surat permohonan dan pernyataan yang ditandatangani oleh Wali Kota Subulussalam H Affan Alfian Bintang beberapa waktu lalu.

Surat tersebut menyangkut kesiapan dan kesanggupan pemerintah kota untuk menghadirkan layanan keimigrasian berupa UKK.