ICW Sebut Ini Tahun Paling Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi
Indonesia Corruption Watch ( ICW) menganggap Presiden Joko Widodo ingkar janji dalam memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - ICW Sebut Ini Tahun Paling Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi
Indonesia Corruption Watch ( ICW) menganggap Presiden Joko Widodo ingkar janji dalam memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
Hal itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam paparan Catatan Agenda Pemberantasan Korupsi Tahun 2019 di kantor ICW, Jakarta, Minggu (29/12/2019).
"Kita menilai ini tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi, ini tahun kehancuran bagi KPK yang benar-benar disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024 mendatang," kata Kurnia dalam paparannya.
• Barang Dagangan yang Baru Dibeli Rp 750 Juta Milik Pedagang Pirak Timu Ludes, Ini Begini Ceritanya
Menurut Kurnia, ada dua catatan mengapa Jokowi dinilai ingkar janji dalam memperkuat KPK.
Pertama, proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 yang menuai sejumlah persoalan.
Persoalan itu, lanjut Kurnia, muncul di Panitia Seleksi (Pansel), proses seleksi, dan figur yang terpilih sebagai pimpinan KPK.
"Saat dibentuk Pansel, banyak tudingan ke Pansel yang kita nilai rentan dengan potensi konflik kepentingan.
Kita masih ingat tiga orang diantaranya diduga memiliki kedekatan dengan instansi kepolisian," ujar dia.
• Gerhana Matahari dan Bulan Pada Tahun 2020 akan Terjadi Enam Kali, Ini Rinciannya
Selain itu, Kurnia juga menilai Pansel ada yang bersikap ahistoris lantaran memandang KPK patut diisi aparat penegak hukum.
"Kita juga melihat proses seleksi ini tidak ada nilai integritas.
Karena figur yang lolos jadi pimpinan KPK pernah memiliki catatan masalah.
Misalnya, ada figur terduga pelanggar etik yang itu dia sekarang duduk jadi Ketua KPK," ungkapnya.
• Pohon Madu Kekayaan Alam Kuala Baru, Aceh Singkil yang Hasilnya Terus Berkurang
Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri juga diterpa isu rangkap jabatan meski Firli mengklaim posisi Analisis Kebijakan Baharkam yang diembannya bukan suatu jabatan di institusi kepolisian.
"Sikap ini menunjukkan yang bersangkutan tidak pantas menjadi pimpinan KPK," kata dia.
