Salam

Kasus “Sunat” Beasiswa Harusnya Cepat Tuntas  

Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak, memastikan pihaknya mengusut tuntas kasus dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan (beasiswa)

Kasus “Sunat” Beasiswa Harusnya Cepat Tuntas   
SERAMBI/SUBUR DANI
Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak, bersama Wakapolda Aceh, Brigjen Pol Supriyanto Tarah, dan beberapa pejabat Polda lainnya, menggelar konferensi pers akhir tahun di Mapolda setempat, kawasan Jeulingke, Banda Aceh, Selasa (31/12/2019). SERAMBI/SUBUR DANI 

Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak, memastikan pihaknya mengusut tuntas kasus dugaan pemotongan dana bantuan pendidikan (beasiswa) yang diduga melibatkan oknum anggota DPRA. Ada 800 saksi akan diperiksa, yang didominasi para mahasiswa penerima beasiswa. “Ini akan dilanjutkan, tidak boleh ditutup-tutupi. Ini kan sudah terbuka untuk umum. Kita harus benar-benar profesional di bidang tugas kita,” katanya.

Kapolda secara tegas meminta kepada jajarannya untuk menuntaskan kasus beasiswa, meskipun saksi dalam dugaan kasus itu terbilang tak sedikit (mencapai 800 orang). “Mau 100, 200, 300 (saksi) itu harus cepat, jika perlu kita datangi. Ini masalah profesionalisme, ini masukan yang baik, saya suka,” kata Irjen Pol Rio S Djambak.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol Saladin menjelaskan bahwa saat ini kasus beasiswa masih dalam tahapan lidik (penyelidikan). Dari 800-an calon saksi, 100 orang di antaranya sudah diperiksa. Mereka umumnya berada di luar Aceh dan luar negeri.

Menurut Saladin, menyusul terungkapnya dugaan korupsi beasiswa, ada sebagian mahasiswa yang sudah mengembalikan dana beasiswa yang diterimanya karena dianggap tidak tepat sasaran.

Seperti pernah diberitakan harian ini, sembilan dari 81 anggota DPRA periode 2014-2019 diduga menyelewengkan dana bantuan pendidikan atau beasiswa untuk mahasiswa pada tahun 2017. Sembilan legislator pengusul dana bantuan pendidikan itu terindikasi kuat memotong dana tersebut.

Jumlah calon peneruma beasiswa yang mereka usul bervariasi, demikian pula jumlah pemotongannya. Masing-masing pengusul menunjuk seorang koordinator atau penghubung. Ada yang saudara, adik ipar, bahkan anak kandung dari si pengusul. Para koordinator inilah yang kemudian menghubungi calon penerima beasiswa.

Modus pemotongan dana bantuan pendidikan ini, menurut pihak Inspektorat Aceh, dilakukan melalui empat tahap. Pertama, buku rekening dan kartu ATM calon penerima dipegang oleh penghubung. Kemudian, penghubung meminta uang secara tunai kepada mahasiswa penerima bantuan. Selanjutnya, mahasiswa tersebut mentransfer kepada penghubung dan penghubung kemudian menyerahkannya kepada anggota dewan pengusul.

Kasus ini sudah lama diselidiki pihak kepolisian. Makanya, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai penanganan kasus dugaan penyelewengan beasiswa tersebut sangat lambat. "Kasus beasiswa sangat lambat dalam penanganan. Kasus ini bergulir mulai Maret 2018. Saksi sudah 100 orang diperiksa, tapi tidak ada perkembangannya yang berarti," kata aktivis LSM antikorupsi itu.

Alfian mengingatkan pihak kepolisian bahwa kasus tersebut sudah menjadi perhatian publik yang sangat serius di Aceh, namun kepastian hukum tidak berjalan. Padahal rakyat Aceh sedang menunggu perkembangannya. "Kasus tersebut sarat konflik kepentingan karena pihak yang diduga terlibat adalah para politisi,” kata Alfian.

Bukan hanya aktivis LSM yang “rajin” mendorong polisi untuk secepatnya menyidik kasus tersebut, tapi beribu-ribu mahasiswa di Aceh juga ikut “gerah” ketika awal kasus ini tercium. Di beberapa kabupaten/kota malah para mahasiswa sempat menggelar demo meminta kasus “pembegalan” beasiswa untuk mahasiswa itu segera diungkap dengan menyeret pelaku-pelakunya ke meja hijau. Gubernur dan Mendagri juga diminta secepatnya mengizinkan polisi untuk memeriksa oknum-oknum anggota DPRA yang disebut-sebut terkait dengan kasus itu.

Dan, ketika Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak secara tegas memerintahkan jajarannya untuk menuntaskan kasus yang sudah terbuka ke publik itu, kita tentu sangat mengapresiasi. Sebab, kasus-kasus korupsi “uang mentah” seperti itu modusnya sangat sederhana, lantaran mekanisme penyaluran beasiswa itu di mana-mana berlaku standar. Karenanya, tidak banyak kesulitan bagi polisi dalam mengungkap fakta-fakta tentang kasus dimaksud, kecuali jumlah saksinya yang banyak.

Sekali lagi, kita hargai ketegasan sikap Kapolda Aceh itu dan kita berharap kasus dugaan pemotongan beasiswa dari Pemerintah Aceh itu segera terungkap secara jelas.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved