Perjuangkan Kepentingan Aceh, HRD Bergerilya di Kementerian

Perjuangkan Kepentingan Aceh, HRD Bergerilya di Kementerian 

Lapotan Fikar W Eda | Jakarta

PENGANTAR - H Ruslan M Daud, akrab disapa HRD, politisi PKB asal Aceh duduk di Komisi V DPR RI. Pada saat reses di penghujung Desember 2019 sampai Januari 2020 lalu, HRD mendatangi daerah pemilihan atau Dapil Aceh II. Ia bertemu dengan banyak kalangan; ulama, cendikiawan, pemuda, LSM, pemerintah daerah dan sebagainya.

Selama reses, HRD didampingi pejabat dari kementerian terkait. Bersama-sama mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyat, dan langsung mencarikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mengemuka. 

Lahir di Samalanga, Kabupaten Bireuen 1970, HRD adalah alumni Dayah MUDI Mesra Samalanga. Ia pernah memimpin Bireuen pada periode 2012-2017.  Di bawah kepemimpinannya, Bireuen untuk pertama kalinya mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pada masanya, Bireuen juga pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Adiya Karya Mahatva Yodha yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2017 dan Bintang jasa Adhi Karya Pangan Nusantara dari Menteri Sosial.

Sebelumnya, ia menekuni dunia bisnis di Malaysia hingga mengantarkannya menjadi salah satu saudagar berdarah Aceh yang diperhitungkan di negeri jiran tersebut.

• Pupuk Bersubsidi Mulai Langka di Bireuen, Petani Kewalahan, Pedagang Mengaku tak Tahu Penyebab

• Polsek Darul Imarah Salurkan 30 Paket Sembako Bagi Warga Miskin di Tiga Gampong

• Gunakan APBG, Warga Paloh Jeurat Padang Tiji Pidie Tanam Serai Wangi 15 Hektare di Lahan Kosong 

Bahkan ia pernah dipercayakan menjadi Direktur Aceh World Trade Centre (AWTC). Sebelumnya ia juga aktif di gerakan perjuangan Aceh Merdeka dan setelah damai mendirikan Partai Aceh bersama para tokoh GAM lainnya. 

Latarnya sebagai santri dan kedekatannya dengan sejumlah ulama di Aceh menjadi salah satu modal besar yang  mengantarkannya ke Senayan melalui PKB. Lalu apa saja yang ia temukan pada saat reses dan apa langkah lanjut yang perlu diambil pasca reses? HRD menuturkannya kepada Fikar W Eda dari serambinews.com dalam satu percakapan di ruang kerjanya Lantai 14 Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Berikut petikan percakapan itu.

Anda baru  saja menyelesaikan masa reses pertama sebagai anggota Komisi V DPR RI. Apa yang  Anda peroleh?

Banyak, banyak sekali aspirasi yang disampaikan. Saya bertemu banyak kelompok masyarakat  di kabupaten/kota Dapil Aceh II. Meskipun tupoksi saya di Komisi V membidangi infrastruktur,  aspirasi masyarakat yang disampaikan tidak hanya sebatas infrastruktur namun ada beragam masukan dan aspirasi lainnya.  

• Dalam Rapat Kerja di DPR, TA Khalid Protes Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani Dipangkas

Bisa dijelaskan lebih rinci, bagaimana maksudnya?

Begini. Semua stakeholder menyampaikan kebutuhan terkait infrastruktur. Karena kebanyakan masyarakat kita di Aceh petani, tentu mereka menyampaikan kebutuhan infrastruktur pertanian seperti irigasi, waduk, jalan atau jembatan untuk mengangkut hasil pertanian. Bagi masyarakat pesisir, mereka menyampaikan kebutuhan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi mereka di pesisir.

Sementara masyarakat kota membutuhkan pasar yang bersih, lingkungan yang nyaman dan kesedian air bersih yang memadai dan lain-lain. Begitu juga saat bertemu tokoh ulama dan kalangan pesantren, mereka menyampaikan kebutuhan infrastruktur ke-dayah-an.

Sama halnya dengan akademisi di berbagai perguruan tinggi di Aceh, mereka menyampaikan kebutuhan infrastruktur perguruan tinggi untuk mendukung proses pencerdasan anak bangsa. Belum lagi masyarakat Aceh yang membutuhkan rumah layak huni serta lingkungan yang bersih. Inilah sebahagian kecil dari begitu banyak keluhan masyarakat yang saya dengar selama reses di Dapil Aceh 2.

• Ujian Pelamar CPNS Subulussalam Digelar 2-11 Februari, Ini Jadwal Lengkap 

Menurut panilain Anda, apakah infrastruktur di Aceh masih sangat kurang? 

Sangat kurang dalam berbagai aspek. Misalkan infrastruktur pertanian seperti irigasi. Terdapat banyak irigasi primer, sekunder maupun tersier yang membutuhkan perbaikan total di semua kabupaten/kota dalam dapil Aceh II.

Begitu juga infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian besar pemerintah pusat terutama jalan-jalan nasional termasuk juga fasilitas keselamatan pengguna jalan.  Di Kota Lhokseumawe misalnya, Wali Kota minta dibangun Jembatan Evakuasi yang menghubungkan Pusong dengan Kandang, Bupati Aceh Timur meminta dibangun Jalan Elak Kota Idi, dulunya kota Idi adalah sebuah Kecamatan, sekarang telah menjadi Ibu Kota Kabupaten yang tingkat kepadatan penduduknya semakit tinggi.

begitu juga dengan Wali Kota Langsa beliau minta dibangun Jalan Lingkar Kota Langsa, masyarakat Bireuen meminta segera dibangun jalan dua jalur, pengaman pantai dan daerah aliran sungai dan seterusnya. Tidak kalah pentingnya juga infrastruktur perhubungan laut dan udara yang dapat  menghubungkan Aceh dengan wilayah lain termasuk luar negeri dengan mudah. 

• Sunda Empire Runtuh, Tiga Petinggi Jadi Tersangka dan Bakal Diperiksa Kejiwaannya

Menurut Anda, apakah kondisinya sudah sangat mendesak?

Kalau kita dengar suara rakyat, mereka maunya segera ada perbaikan. Sebab mereka sangat butuh. Kalau perlu esok selesai..ha..ha..begitulah besarnya harapan masyarakat terhadap ketersediaan infrastruktur. Misalkan di Bener Meriah, diusulkan jembatan Tajuk Enang-Enang, Insya Allah dalam waktu dekat akan ditangani oleh pemerintah pusat, menurut informasi dari kementerian PUPR saat ini sedang dilakukan revisi DED. Sementara itu, perangkat Desa yang saya temui juga meminta pembangunan infrastruktur desa yang memadai. 

Menurut hemat Anda, infrastruktur mana saja yang paling mendesak?

Keadaannya sama. Mulai dari Irigasi, Jalan, jembatan, Pelabuhan, perumahan dan lain-lain. Intinya, masyarakat semua butuh sebab terkait langsung dengan kehidupan mereka. Perlu juga dicatat bahwa infrastruktur yang adil dan merata adalah bagian dari instrument pelekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

• Prediksi Man City vs Man United Piala Liga Inggris, Badai Cedera Landa Setan Merah

Lalu apa yang akan Anda lakukan terkait semua aspirasi itu?

Saya himpun semua. Kita susun dan kita sampaikan sesuai bidang masing-masing. Komisi V bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, BMKG, BASARNAS dan sebagainya. Jika aspirasi masyarakat bukan bahagian dari Tupoksi saya di Komisi V, saya siap menjembataninya dengan komisi terkait, PKB punya kader di semua komisi dan kami saling bersinergi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil masing-masing. 

Apakah kementerian terkait langsung menindaklanjuti seluruh usulan tersebut?

Tentu saja butuh pengawalan yang serius. Kita harus berkomunkasi dengan   mitra kerja terutama dengan pengambil kebijakan seperti dengan menteri, direktur jenderal , direktur bahkan dengan pejabat eselon III & IV di bawahnya sekalipun kita bangun komunikasi. Sebagai contoh, saya sedang memperjuangkan pembangunan kereta api di Aceh.

• Perkuat Kekuatan Udara, Prabowo Tambah Jet Tempur, Tapi Indonesia Butuh Ini Jika Ingin Maksimal

Akhir pekan lalu, saya memfasilitasi pertemuan tri-party yaitu Bapak Plt. Gubernur Aceh, saya dan Bapak Menteri Perhubungan untuk memikirkan solusinya supaya pembangunan kereta api di Aceh dapat dipercepat. Itu salah satu contoh bagaimana saya menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Intinya, saya datang dan bahas dengan semuanya. Ya semacam gerilya..lah.  Kalau dulu ada istilah gerilya di hutan, maka sekarang kita gerilya di kementerian ...ha..ha..

Pada saat reses perseorangan, Anda mengikutsertakan pejabat dari kementerian terkait. Apakah itu lazim?

Iya, saya surati kementerian. Agar mengirimkan pejabatnya pada saat reses perseorangan. Itu maksudnya, kita turun ke rakyat bersama-sama. Kalau cuma saya sendiri tentu kurang efektif karena eksekutiflah yang memiliki wewenang untuk mengeksusi berbagai program.

Nah dengan turun bersama ke lapangan, kita sama-sama melihat dan mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat dari bawah. Tentunya, akan tercipta suatu sinergitas yang baik yang Insya Allah hasilnya akan lebih maksimal dibandingkan dengan saya turun sendiri ke lapangan tanpa ditemani oleh eksekutif atau mitra kerja.  

• Wabup Abdya Terima Bahan Pangan dan Sandang dari BPBA, Ini Jenis dan Jumlahnya  

Saya tidak tahu, apakah ini lazim atau tidak. Yang saya inginkan, adalah, setiap program langsung ada tindaklanjutnya dari eksekutif (Kementerian).

Dari mana Anda punya ide mengikutsertakan pihak kementerian terkait dalam reses perseorangan?

Ini belajar dari pengalaman ketika saya memimpin Bireuen dulu. Waktu itu, saya melihat saat kunjungan anggota dewan  ke dapil, jika tidak mengikutsertakan dinas terkait, tindaklanjutnya kurang maksimal sebab anggota DPR bukanlah kuasa pengguna anggaran. Berangkat dari pengalaman ini, saya berinisiatif untuk mengajak kementerian terkait selaku kuasa pengguna anggaran untuk sama-sama melihat dan mendengarkan permasalahan masyarakat. Dengan keikutsertaan mereka dalam kunker saya, tindalanjutnya akan lebih efektif.

• Banjir Rendam Aceh Singkil, Puluhan Hektar Sawah di Ujung Limus jadi Lautan

 Dulu Anda Bupati Bireuen 2012-2017. Sekarang duduk di DPR RI. Apa yang membedakan?

Jelas berbeda. Secara fungsi, Bupati menjalankan fungsi eksekutif. Sementara DPR  menjalankan fungsi legislasi, pengganggaran dan pengawasan. Secara ruang lingkup kerja, jelas lebih luas  jangkauannya sebagai anggota DPR RI. Kalau sebagai Bupati, saya cuma bisa mengelola satu kabupaten.

Sementara anggota DPR RI, punya kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang-Merauke. Tentu saja sebagai perwakilan dari Aceh, saya mengutamakan kepentingan Aceh, lebih khusus lagi di delapan kabupaten/kota yang ada dalam dapil Aceh II. 

Selama reses, Anda juga menyempatkan diri bertemu dengan pengurus NU dan PKB sekaligus. Apa  misinya?

Begini, secara historis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) sebagai instrument politik warga nahdliyin. Meskipun sekarang tidak semua anggota NU ada di PKB tapi faktanya, PKB lahir dari NU. Jadi mengeratkan PKB dengan NU adalah sebuah keniscayaan. Begitulah mestinya. Alhamdulillah, semangat ini mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di Aceh terutama NU dan PKB serta warga nahdliyin.

• 234 Penerima PKH di Lhokseumawe Mengundurkan Diri, Ini Sebabnya

Banyak pihak menilai bahwa Anda sangat fokus memperjuangkan kepentingan dayah, apa yang melatarbelakangi Anda?

Ada amanah dari Abu Mudi selaku Ayah Rohani saya. Kalau para alumni tidak mendirikan pesantren, maka bantulah dayah melalui cara lain. Sebagai alumni dayah yang berkecimpung di dunia politik, saya membantu sesuai kapasitas saya melalui jalur politik. Bagi saya, ini juga merupakan bagian yang tidak terlepas dalam menyukseskan pendidikan dayah.

Intinya, sesuai dengan amanah Abu kepada seluruh alumni…bagi yang jeut seumeubeut, silakan seumeubeut. Bagi yang mampu pe-deng dayah, silakan peu-deng dayah. Bagi yang hana seumeubeut atau hana peudeng dayah, maka bantu ureung yang seumeubeut dan bantu ureung yang peudeng dayah.

(Bagi yang mampu memberi pengajian silahkan beri pengajian, bagi yang mampu dirikan dayah silahkan dirikan dayah. Bagi yang tidak memberikan pengajian dan tidak mendirikan dayah, maka bantu orang yang memberikan pengajian dan orang yang mendirikan dayah) 

• Film Tsunami Karya Staf Humas Pemerintah Aceh Tayang di Jepang pada Peringatan 25 Tahun Gempa Kobe

Untuk mendorong percepatan pembangunan Aceh, apa yang dibutuhkan?

Pertama kita harus kompak dan bersatu. Eksekutif dan legislatif di Aceh harus solid. Begitu juga anggota DPR dan DPD RI asal Aceh harus seirama dan bersinergi dengan Pemerintah Aceh. Demikian halnya antara ulama dan umara harus saling bahu-membahu dalam membangun Aceh. Intinya, ketika dihadapkan untuk kepentingan Aceh, kita harus satu suara walaupun latar belakang politik berbeda-beda. 

Di DPR, tidak semua wakil Aceh ada di setiap Komisi. Tapi di beberapa Komisi saja, anggota dari Aceh lebih dari satu orang. Menurut Anda?

Kita berjumlah 13 orang. Terhadap Komisi yang tidak ada wakil dari Aceh, kita bisa memaksimalkan peran anggota lain yang satu partai. Jadi tidak ada masalah. Tetap bisa kita atasi. Misalkan,  di Komisi V ada saya dan Pak Irmawan. Beliau dari Dapil I sedangkan saya dari Dapil II. Kita bisa galang dan berjuang bersama-sama.

Menurut saya, komisi infrastruktur harus lebih banyak lagi wakil dari Aceh, semakin banyak maka daya juang kita bisa lebih optimal lagi, mengingat begitu luasnya skala pembangunan infrastruktur di Aceh. 

• Air Sungai Tiro Pidie Berubah Hitam, Ikan Mati dan Timbulkan Gatal-Gatal

Anda dikenal begitu intensif di Komisi V. Termasuk skala publikasi yang begitu luas. Bahkan banyak yang mengatakan, Anda mau maju ke pemilihan gubernur Aceh. Apakah ini benar? 

Ha..ha...rupanya ini yang dikejar, kayaknya ini pertanyaan inti. Apakah ini termasuk pertanyaan orderan? Ha..ha…Alhamdulillah sampai saat ini saya masih ingin fokus di DPR. Sebab ini yang diamanahkan oleh para Abu dan rakyat di pundak saya.

Jadi saya tegaskan, bahwa saya belum ada keinginan untuk maju di pemilihan gubernur. Biarkan saya emban tugas sebagai wakil rakyat. Namun, saya siap memperjuangkan kandidat gubernur yang direkomendasikan oleh ulama. Karena saya yakin bahwa yang direstui oleh ulama tentu yang terbaik untuk Aceh ke depan.(*)

• Kisah Polisi Antar Jenazah Pengemis ke Rumah, Kaget Temukan Berkarung Uang Koin, Segini Jumlahnya

• Kementerian Kesehatan Klaim Virus Corona Belum Menyebar di Indonesia

 Nasib Nelayan Jeunieb yang Hilang Saat Melaut belum Jelas, Istri tak Kuat Hadapi Pertanyaan Anak