Berita Banda Aceh
Pemerintah Aceh Apresiasi Upaya Pemkab Aceh Timur dan Anggota DPRA Bebaskan Nelayan Aceh di Thailand
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM, menyampaikan hal ini lewat siaran pers kepada Serambinews.com, Selasa (4/2/2020).
Penulis: Mursal Ismail | Editor: Mursal Ismail
lihat foto
Wanto mengatakan tentu dalam surat balasan itu ada alasan kenapa 32 nelayan itu bisa ditahan.
Di sisi lain, kata Wanto, Dinas Sosial dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, juga terus menjajaki hubungan dengan Kemenlu di Jakarta dan Konsulat RI di Songkla Thailand.
Melalui langkah bersama itu diharapkan upaya pemulangan nelayan Aceh tersebut cepat mendapatkan hasil.
“Tapi yang pasti kita juga harus lihat alasan mereka bisa ditahan di Thailand.
Harapan kita mereka bisa secepatnya dibawa pulang ke Aceh, tentu dengan prosedur yang berlaku di sana,” kata Wanto.
• Terkait Virus Corona, Ratusan Pekerja Medis Hong Kong Mogok Tuntut Penutupan Perbatasan dengan China
Sebagaimana diketahui, dua Kapal Motor (KM) asal Aceh Timur diduga ditahan oleh Otoritas Laut Thailand pada 21 Januari lalu.
Dua kapal ini adalah KM Perkasa Mahera dan KM Voltus yang diduga terseret arus hingga hanyut ke perbatasan laut tiga negara, yaitu Indonesia, India, dan Thailand.
Kedua kapal asal Aceh ini kini diduga berada di Pangkalan Angkatan Laut Wilayah III Tap Lamuk Provinsi Phangnga, Thailand.
Adapun jumlah Anak Buah Kapal (ABK) dalam kedua kapal ini diduga 32 orang.
Beberapa nama ABK dari dua kapal itu, yakni Munir (narkoda), Ibrahim (KKM), Saiful, Khairul, Nanda, Ikbal, M Yunus, Nurdin, Dona, Iskandar, Rijal, Adi, Ishak, Munzir.
Kemudian Nurdin, Midi, Edi, Munir, Firman, Pendi, Adi, Aris, Abdul Hadi, Andi, Saleh, M Jamil, Adi dan Mawardi.
• Adli Abdullah Nilai Pemulangan Nelayan Aceh di Thailand Bisa Dipercepat, Ini yang Harus Dilakukan
Sebelumnya diberitakan Anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk memberi perhatian kepada para nelayan itu.
Menurut Iskandar, sejak mereka ditahan 21 Januari 2020 atau sudah dua pekan, belum ada tindakan konkret dari Pemerintah Aceh.
Sekretaris Komisi V DPR Aceh ini menilai kondisi ini berbanding jauh dengan perhatian Pemerintah Aceh kepada mahasiswa Aceh di Wuhan yang terdampak virus corona.
“Kita tak sedang membanding-bandingkan.
