Pemerintah Aceh Apresiasi Upaya Pemkab Aceh Timur dan Anggota DPRA Bebaskan Nelayan Aceh di Thailand

Namun harusnya para nelayan ini juga mendapat fokus yang sama karena mereka juga warga Aceh,” kata Iskandar kepada Serambinews.com, Selasa (4/2/2020).

Politisi Partai Aceh itu meminta pemerintah merespon cepat dengan melakukan advokasi agar nelayan Aceh yang ditahan otoritas Thailand bisa segera bebas.

“32 nelayan yang ditahan di Thailand ini adalah keluarga miskin. Anak istri mereka menunggu di kampung tanpa kejelasan nasib," kata mantan aktivis Aceh itu.

Iskandar berharap seluruh ABK yang ditahan segera mendapat pendampingan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

Dirinya juga mengaku sudah mengirim surat ke Kemenlu pada 22 Januari untuk mengadvokasi pembebasan 32 nelayan Aceh itu agar bisa pulang dengan selamat.

“Semoga dengan adanya advokasi yang cepat, mereka bisa segera dipulangkan ke Aceh.

Soalnya mereka tidak sengaja masuk perairan Thailand, tapi hanyut dan terseret arus," katanya.

"Saya berharap keluarga ABK tetap tenang selama advokasi berlangsung,” pungkas anggota DPRA asal Aceh Timur ini. 

• Pemeriksaan Penumpang di Bandara Nagan Raya Berlanjut, Tim Kini Fokuskan ke WNA

Tanggapan Dosen Hukum 

Sementara itu, Dosen hukum Unsyiah, Banda Aceh, Dr M Adli Abdullah, menilai pemulangan 32 nelayan Aceh ditahan di Thailand bisa dipercepat.

Syaratnya, semua pihak di Aceh bersatu untuk melakukan upaya pemulangan penahanan nelayan Aceh oleh otoritas keamanan Thailand sejak 21 Januari 2020 itu.

Adli yang selama ini aktif mengadvokasi dan melakukan pendampingan nelayan Aceh ini menyampaikan hal itu lewat siaran pers kepada Serambinews.com, Selasa (4/2/2020).

Menurut Adli, semua pihak tidak saling melemahkan dan menyalahkan satu sama lain dalam mengupayakan pemulangan nelayan ini.

Adli juga menilai tidak tepat membandingkan kasus nelayan Aceh yang ditangkap di Thailand dengan kasus mahasiswa Aceh di Wuhan, Cina karena serangan virus corona.

"Satu membutuhkan tindakan cermat, yaitu kasus nelayan.