Illegal Minning Kian Marak, Pemerintah Diminta Bersikap, Merambah ke Hutan Lindung Ulu Masen  

Ini perlu diluruskan dan dipertegas oleh pengambil kebijakan serta pihak penegak hukum, begitu juga dengan adanya dugaan aktifitas illegal minning (emas) yang juga berada dalam area DAS, karena aktifitasnya menggunakan beko untuk mengeruk material dalam sungai dan kemudian dipisahkan dengan menggunakan cruser atau penjaring material.

Dijelaskannya, bahwa jika dilihat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 523 k/201/mpe/1992 tentang pedoman teknis penyusunan penyajian informasi lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Dalam penjelasannya disebutkan, bahwa Kegiatan lain (jenis, lakasi dan jaraknya) yang berada sekurang-kurangnya 5 km ke arah hulu dan 5 km ke arah hilir, serta 500 meter dari garis sempadan sungai atau garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan.

Pada penjelasan berikutnya disebutkan bahwa prasarana bangunan air dan bangunan umum yang ada di sungai (jenis dan lakasi), yang berada sekurang-kurangnya 5 km ke arah hulu dan 5 km ke arah hilir dan diperkirakan akan terpengaruh oleh kegiatan pertambangan tersebut.

Kita mengingatkan. Bahwa ekosistem sungai dapat berubah menuju ke kondisi lebih buruk oleh aktivitas manusia misalnya tidak tersedia aliran pemeliharaan sungai serta terjadi pengambilan bahan komoditas tambang yang tak terkendali.

• Rektor Unsyiah Resmikan Gedung Fakultas Keperawatan

• Perombakan Kabinet Aceh Tamiang Menyentuh 156 Jabatan

• 20 AMP belum Lunasi Pajak Galian C Selama Tiga Tahun, Ini Penjelasan Kabid Pendapatan BPKD Agara

Secara hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelakunya bisa terjerat hukum. Dalam aturan tersebut di pasal 109, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Tentu ini menjadi pertanyaan. Apakah izin Galian C dan Illegal Minning tersebut telah diberikan izin atau tidak?

Selain ancaman penjara. Ada denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar.

“Untuk itu, kita meminta Inspektur Tambang dan Dinas ESDM Provinsi untuk turun ke lokasi dan melakukan penindakkan. Sebab, aktifitas kegiatan tersebut memiliki dampak negatif yang sangat luas, terutama di permukiman penduduk, bisa menimbulkan bencana alam dan tentunya yang menjadi korban adalah masyarakat sekitar area penambangan tersebut dan tentu tidak terkecuali kepada penegak hukum,” ungkapnya.

Berlangsung di Hutan Lindung Ulu Masen

Koordinator GeRAK Aceh Barat Edy Syah Putra kepada Serambi, Senin (10/2/2020) mengatakan, dari laporan lain dan juga hasil observasi lapangan, menyangkut dengan aktifitas illegal minning berlangsung di area hutan lindung Ulue Masen.

Dimana diketahui bahwa Ulu Masen adalah kawasan hutan luas yang mencakup sebuah Taman Nasional dan konservasi alam pada bagian utara Wilayah Aceh, Wilayah Ulu Masen terdiri dari hutan daratan rendah dan hutan daratan tinggi, hal ini menjadi keunikan tersendiri bagi kawasan ini.

“Dari laporan yang kita terima dan observasi dilapangan. Terlihat adanya bukaan hutan yang tidak terkontrol akibat penambangan ilegal tersebut. Ada kerugian yang ditimbulkan akibat penambangan yang kami duga tidak memiliki izin, baik kerusakan hutan, juga pemasukan kepada pendapatan Negara,” ungkap Edy Syah Putra.

Terkait hal tersebut, pihaknya menduga bahwa kerusakan hutan lindung di Ulu Masen sudah parah dan bila tidak kebijakan dan tindakan yang tepat dengan segera. Bukan tidak mungkin tutupan hutan tersebut semakin sangat terbuka akibat dijamah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Konidisinya sudah semakin parah, bahkan seperti kelihatan aliran air kolam atau kubangan besar ditengah hutan tersebut. itu hasil observasi di lapangan, dan berada dekat dengan perbatan Kabupaten Aceh Barat,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa menurutnya ada berbagai kerugian yang timbul akibat aktifitas illegal minning tersebut, seperti ada hak dan kewajiban pelaku usaha tambang yang tidak disetorkan oleh pelaku usaha penambangan.

Dimana hal ini dipertegas dalam UU NO. 4 TAHUN 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Dan atas aktifitas illegal minning yang berlansung di dalam kawasan hutan lindung Ulu Masen, pelaku usaha dengan bebas tidak menyetorkan hak dan kewajibannya, belum lagi akan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. (*)