Veronica Koman Kirim Dokumen Tapol Papua ke Jokowi di Canberra, Mahfud MD Justru Sebut Sampah

Dikutip dari Kompas, Veronica menuturkan bahwa dokumen itu diserahkan saat Jokowi berkunjung ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020).

Veronica Koman Kirim Dokumen Tapol Papua ke Jokowi di Canberra, Mahfud MD Justru Sebut Sampah
SBS News, BIRO PERS/BIRO PERS, Kompas.com/ Garry Lotulung
Veronica Koman, Jokowi dan Mahfud MD 

Laporan Wartawan Gridhot.ID,Candra Mega

SERAMBINEWS.COM - Tersangka provokasi kerusuhan Papua dan Papua Barat, Veronica Koman masih berada di Australia.

Veronica Koman diketahui menyerahkan data berisi 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018 kepada Presiden Joko Widodo.

Dikutip dari Kompas, Veronica menuturkan bahwa dokumen itu diserahkan saat Jokowi berkunjung ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020).

"Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi."

"Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," ujar Veronica melalui keterangan tertulis, Selasa (11/2/2020).

"Kami juga menyerahkan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian," kata dia.

Antisipasi Virus Corona, Wali Kota Sabang Minta BPKS Tunda Kedatangan Kapal Pesiar

Coba Masukkan Garam ke Shampo Sebelum Keramas, Ini Manfaat Menakjubkan yang Akan Anda Rasakan

Belum Selesai Soal Virus Corona, Ilmuwan Kembali Temukan Virus Misterius Baru

Binaragawan Ini Tak Mau Pakai Masker, Hanya Bertahan Hidup 4 Hari Usai Terinfeksi Virus Corona

Pemerintah Tegas Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS, Bagaimana Nasib Anak-anak Mereka Nantinya?

Veronica mengatakan, Jokowi telah membebaskan lima tahanan politik Papua selama periode pertama pemerintahannya, pada tahun 2015.

Namun pada periode keduanya, terdapat 57 tahanan politik yang sedang menunggu sidang.

Pengacara hak asasi manusia (HAM) itu menilai langkah ini hanya akan memperburuk konflik di Papua.

Halaman
123
Editor: Amirullah
Sumber: GridHot.id
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved