DPRK Singgung Soal Pasangan Stiker Mobil Dinas, Wabup Abdya: Mobil Dewan Apa Perlu Kita Pasang Juga?

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Muslizar MT menyambut baik usulan dan gagasan pemasangan stiker di mobil dinas.

Hal tersebut disampaikan, wakil Bupati Abdya, Muslizar MT kepada Serambinews.com, merespon pernyataan Ketua komisi D DPRK Abdya, Ikhsan yang meminta pemasangan stiker di mobil dinas.

"Itu saran yang baik, dan positif. Insya Allah, akan kita sahuti," ujar wakil Bupati Abdya, Muslizar MT.

Namun, kata Muslizar, alangkah baiknya, pemasangan itu dimulai dari Pemerintah Aceh.

Jika, Pemerintah Aceh sudah memulai, maka pihaknya siap menjalankan perintah atau intruksi Plt Gubernur Aceh tersebut.

"Jika sudah ada intruksi atau surat edaran dari Plt Gubernur Aceh, maka langsung kita laksanakan," tegasnya.

• Link Live Streaming Persiraja Vs Bhayangkara FC di Stadion Harapan Bangsa, Ada Duel Putra Aceh

Sebelum dipasang stiker, Muslizar meminta dewan harus menyampaikan mobil mana saja yang dipasang stiker tersebut.

Karena, tambahnya, mobil dan aset pemerintah, ada mobil operasional, ada mobil dipinjam pakaikan.

"Kalau mobil bupati, wakil bupati, Sekda hingga kepala dinas, hingga pimpinan dewan sudah jelas nomor polisinya," katannya.

• Ruas Jalan Takengon-Isak Putus Selama 10 Jam Karena Tertimbun Longsor, Kini Lalu Lintas Sudah Normal

Tapi, lanjutnya, ada juga mobil yang dipinjam pakai, hingga mobil dinas yang disewakan oleh pemkab Abdya untuk dewan.

"Mobil dewan yang kita sewakan Rp 7 juta lebih per bulan, itu apa kita pasang stiker juga?

Jadi, harus jelas dulu, mobil mana yang kita pasang stiker ini, apa pemasangan stiker itu, termasuk mobil dewan dan mobil yang kita hibahkan kepada instansi dan lembaga lain?," katanya.

Selama ini, sebutnya, pemkab Abdya ada menyediakan uang sebesar Rp 7 juta lebih untuk sewa mobil anggota dewan, yang dimasukkan dalam pendapatan masing-masing anggota dewan berupa tunjangan mobil.

Namum, pihaknya tidak tahu mana mobil yang disewakan sebesar Rp 7 juta per bulan tersebut.

• Lima Toko Permanen di Simpang Unoe Kuta Bayi Pidie Terbakar, Api Juga Hanguskan Mobil

"Kalau mobil dewan gimana? Apa perlu kita tulis 'mobil ini disewakan oleh Pemkab', apakah sudah betul harga sewanya Rp 7 juta per bulan?

Begitu juga tunjangan rumah sebesar Rp 9 juta lebih per bulan, apa perlu kita tempelkan juga di rumah anggota dewan tersebut?," tanya Muslizar.

Untuk itu, Muslizar mengajak ketua komisi D, dan anggota DPRK lainnya duduk bersama untuk membahas ide bagus tersebut.

"Kalau niatnya ingin transparansi, ayo kita sangat siap. Yang jadi pertanyaan sekarang, mereka siap tidak?

Jangan sampai, setelah mengusulkan ide dan gagasan, mereka yang tidak mau melaksanakan gagasan mereka sendiri," pungkasnya.

• Warga dari Berbagai Daerah Datang Untuk Saksikan Persiraja vs Bhayangkara FC

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi D DPRK Abdya, Ikhsan menilai banyak mobil dinas milik pemerintah setempat sering disalahgunakan oleh oknum pejabat.

Hasil temuannya di lapangan, saat hari libur atau pejabat tersebut ke luar daerah mobil plat merah itu, sering diganti menggunakan plat hitam.

Sehingga identitas aset negara itu berubah wujud seakan-akan jadi milik pribadi.

Untuk itu, Ikhsan meminta Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH untuk mengeluarkan intruksi untuk pemasangan stiker berupa logo pemerintah kabupaten di setiap mobil dinas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

"Sering kami jumpai, mobil dinas itu dipakai plat merah, saat pergi liburan, agar dianggap mobil pribadi," ujar ketua DPRK Abdya, Ikhsan.

Padahal, kata Ikhsan, tujuan diberikan kendaraan untuk memudahkan pejabat tersebut dalam menjalankan tugas.

• Kelas Lorong SDN Bukit Rata Ditutup, Seluruh Siswa Kini Tempati Ruang Baru

Namun, sambungnya, pihaknya menemukan, mobil tersebut dipakai di luar dinas dan di luat urusan kerja.

"Mobil dinas ini kalau dibawa ke luar Abdya sering kali diganti plat, karena itu Bupati perlu membuat instruksi agar semuanya dipasang stiker berlogo Pemkab," tegas politisi asal Kuala Batee ini.

Menurut Ikhsan, pemasang stiker logo Pemkab itu penting untuk mengantisipasi penyalahggunaan mobil dinas, dan sebagai langkah penertiban aset negara.

"Ini sebagai bentuk transparansi, dan mengurangi penyalahgunaan aset negara," cetusnya.

Dengan adanya pemasangan stiker logo Pemkab, tambah Ikhsan, maka akan memberi kemudahan bagi masyarakat mengetahui aset berjalan pemerintah tersebut.

"Sehingga, masyarakat juga bisa secara langsung mengawasi penggunaan mobil yang dibeli dengan uang rakyat," katanya.

• Kick Off Liga 1 Tahun 2020 Indonesia Dimulai, Ini Pesan Wapres Ma’ruf Amin

Dengan demikian, katanya, maka para pejabat yang memakai kendaraan negara itu, akan lebih hati-hati dan tidak disalah gunakan.

"Kalau kendaraan itu disalah gunakan, dengan adanya logo, maka bisa langsung ditegur oleh masyarakat," sebutnya.

Pemasangan logo itu, kata Ikhsan, harus dilakukan, seperti pemerintah melakukan pemasangan stiker untuk penerima PKH.

Sehingga, pemerintah dan masyarakat tau, mana masyrakat penerima, dan apakah mereka layak atau tidak.

"Jadi, bagi saya pemasangan stiker ini penting, dan perlu.

Masyarakat saja siap, dan bersedia dipasang stiker 'saya keluarga tidak mampu' di rumahnya, maka pejabat harus mau juga memasang stiker logo Abdya pada mobil dinasnya, sehingga adil," pungkasnya. (*)

• Ingin Reuni karena Sama-Sama Residivis, IRT dan Pemuda Langsa Ini Ditangkap Polisi