Breaking News:

Berita Banda Aceh

Ini Dampak Penggunaan Alat Jammer Menurut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, M Jamil, mengungkapkan ada sejumlah dampak dari penggunaan jammer..

Penulis: Misran Asri | Editor: Jalimin
KOLASE SERAMBINEWS.COM
Kolase foto ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro UIN Ar-Raniry tahun 2016-2018, Dr Silahuddin MAg, dan alat Islamic Jammer, karya dua mahasiswa yang dibimbingnya. 

Ini Dampak Penggunaan Alat Jammer Menurut Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

 

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, M Jamil, mengungkapkan ada sejumlah dampak dari penggunaan jammer (alat peredam atau block sinyal handphone).

Menurutnya, ketika jammer tersebut aktif, BTS-BTS selular (jasa telekomunikasi) akan mengeluarkan alarm, sehingga akan terjadi interferensi (kerusakan) di sana.

Hal tersebut dikarenakan sinyal sudah diblokir dan berdampak telepon tersebut tidak bisa dihubungi atau menelepon keluar.

Di sisi lain juga akan mengacaukan jaringan yang disediakan operator serta berimbas masyarakat pengguna selular di sekitar jammer tersebut terpasang dan diaktifkan akan terganggu.

Namun, lanjut Jamil, intinya yang perlu diketahui, bahwa penggunaan jammer memang dilarang di Indonesia yang sudah diatur dalam UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan tertera dalam beberapa pasal serta sanksi pidananya. 

Sopir Pikap Bawa Rombongan Asal Aceh Utara yang Terbalik di Simpang Beutong Pidie Jadi Tersangka

Besok Sabtu, Pengprov ESI Aceh Dilantik, Ketua Brigjen TNI Muhammad Abduh, Ini Susunan Pengurus 

Ketua DPRK Ali Husin Sampaikan Sejarah Berdirinya Kabupaten Gayo Lues, Ini Sederet Nama-nama Bupati

“Jadi, secara aturan di negara kita memang tidak dibenarkan, kecuali VVIP, misalnya penggunaannya saat kedatangan presiden atau petinggi negara setingkat dan berpengaruh. Di samping jammer tersebut diperbolehkan bagi Lembaga Permasyarakat (LP) tententu atau khusus, itu pun atas seizin Menkominfo yang diawasi secara ketat,” sebut Jamil, kepada Serambinews.com, Jumat (13/3/2020).

Khusus untuk LP yang dipasang jammer, sebut Jamil, selain akan diawasi secara ketat langsung oleh Kementerian Kominfo, pasangannya di LP juga dilakukan secara cermat, mulai dari keakuratan pengukuran serta jangkauannya sejauh mana.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved