Keputusan Jokowi soal Mudik Lebaran Ambigu, Luhut Sebut Diizinkan tapi Jangan Dilakukan

Seperti diketahui, meskipun telah muncul banyak imbauan untuk tidak melakukan acara yang melibatkan banyak peserta di tengah wabah, tak sedikit masyarakat yang masa bodoh.

Oknum-oknum tertentu dan warga yang tak patuh bahkan masih nekat menggelar hajatan pernikahan disaat pemerintah berjuang keras menggalakkan social distancing dan physical distancing.

Kendati tidak dilarang, Luhut menegaskan bahwa pemerintah tetap mengimbau masyarakat agar tidak mudik.

"Jadi sekarang kita imbau kesadaran bahwa kalau anda mudik, nanti bawa penyakit," kata Luhut.

"Hampir pasti bawa penyakit. Kalau membawa penyakit itu di daerah ada yang meninggal, bisa keluargamu," lanjutnya.

Bagi masyarakat miskin yang bersedia tidak mudik, pemerintah akan mmberi bantuan sosial, kata Luhut.

Pemerintah juga tengah mengkalkulasi untuk memundurkan hari libur nasional yang terhambat karena corona, menggesernya ke akhir tahun.

Luhut juga memohon kepada masyarakat yang tetap mudik untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari di kampung halamannya.

"Kalau masih ada masyarakat yang ingin mudik dia harus ikut masuk karantina tadi. Dan kemudian pemeriksaan kesehatan di kampungnya," jelas Luhut.

Luhut mengatakan, pemerintah akan memastikan penggunaan angkutan umum agar sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, khususnya terkait jaga jarak.

Misalnya ada pembatasan dari bus yang semula berkapasitas untuk 40 orang, hanya boleh mengangkut 20 orang, sehingga tarif mudik kemungkinan akan melonjak.

• Alat Tes Minim, Ridwan Kamil Duga Kasus Virus Corona di Indonesia Sudah Berlipat-lipat

• Wanita yang Bikin Heboh Warga Banda Aceh dan Aceh Besar Diisolasi di RSJ Aceh

Dua pernyataan berbeda

Keputusan tidak adanya pelarangan mudik juga terkesan ambigu.

Dua pejabat istana bahkan memberikan keterangan berbeda ke media.

Mulanya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengirim siaran pers yang menjelaskan bahwa Presiden membolehkan mudik.