Keputusan Jokowi soal Mudik Lebaran Ambigu, Luhut Sebut Diizinkan tapi Jangan Dilakukan
Presiden Jokowi telah memutuskan untuk tidak melarang masyarakat yang hendak mudik lebaran meski pandemi Covid-19 kian merebak di Indonesia.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Presiden Joko Widodo, saat rapat terbatas pada Senin (30/3/2020) lalu menyampaikan tentang risiko mudik lebaran.
Hal ini berkaitan dengan penyebaran virus corona.
Ketika gelombang mudik terjadi, pergerakan jutaan orang sangat berisiko meningkatkan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Jokowi bahkan mencontohkan gelombang mudik tahun 2019, saat itu terjadi sebanyak 19,5 juta pergerakan orang di seluruh wilayah Nusantara.
Keterangan yang disampaikannya menegaskan, bahwa Jokowi sebenarnya paham betul perihal bahaya melakukan mudik di tengah pandemi virus corona.
"Di tengah merebaknya pandemi covid-19, adanya mobilitas orang yang sebesar itu sanget beresiko memperluas penyebaran covid-19," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Jumat (3/4).
Saat itu Presiden Joko Widodo meminta diadakan upaya dan langkah tegas untuk mencegah pergerakan balik kampung.
"Demi keselamatan bersama saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," ucapnya waktu itu.
Namun tiga hari kemudian, keputusan yang mencuat ke ranah publik, justru bertolak belakang.
• Twitter Hapus Tampilan Trending Worlwide, Ini Pembaruan Terbaru Mereka
• Pakar Australia Sebut Indonesia Terlambat Menutup Perbatasan, Hal Mengerikan Akibat Virus Corona
• Kemenag Buka Pendaftaran Beasiswa Program Magister Lanjut Doktor ke Luar Negeri, Ini Syaratnya
Mudik tidak dilarang
Presiden Jokowi telah memutuskan untuk tidak melarang masyarakat yang hendak mudik lebaran meski pandemi Covid-19 kian merebak di Indonesia.
"Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah," kata Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan seusai rapat terbatas pada Kamis (2/4) kemarin.
Ketika ditanya alasannya, jawaban Luhut seolah skeptis dengan sikap masyarakat.
Luhut menyebut besar kemungkinan jika larangan itu di terbitkan pemerintah, akan tetap dilanggar oleh sebagian masyarakat.
"Orang kalau dilarang, (tetap) mau mudik saja gitu. Jadi kita enggak mau (larang)," ucap dia.
