Breaking News:

Berita Aceh Besar

Bimtek Gunakan Dana Desa, Indikasi Celah untuk Korupsi, Ini Penjelasan GeRAK Aceh

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mengatakan, kegiatan bimbingan dan teknis (bimtek), pengadaan lampu tenaga surya..

Penulis: Asnawi Luwi | Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani. 

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Tenggara 

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE  - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mengatakan, kegiatan bimbingan dan teknis (bimtek), pengadaan lampu tenaga surya di desa yang menggunakan dana desa di Aceh Tenggara ada indikasi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.

"Rawan sekali terjadi korupsi bimtek menggunakan dana desa. Ini harus dihindari. Para Kepala Desa harusnya lebih fokus menggunakan dana desa untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona di pedesaan dan dampak ekonomi masyarakat pasca ditetapkan status tanggap darurat Covid-19 di Aceh oleh Plt Gubernur Aceh.

Penggunaan dana desa telah diatur dalam Permendes, dan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang membolehkan dana desa itu diberikan langsung dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin.

Ini yang harus dimanfaatkan kepala desa bukan menampung di APB Desa kegiatan lain yang tak mendesak disuasana dampak ekonomi masyarakat pasca Covid-19,"ujar Askhalani kepada Serambinews.com, Senin (6/5/2020).

Kata Askhalani, sebenarnya sudah banyak contoh terjadinya indikasi penyimpangan dari dana desa seperti pengadaan monografi desa dan profil desa tahun 2017 mencapai Rp 7 miliar dari dana APBN yang saat ini belum tuntas ditangani pihak Inspektorat, dan juga saat ini kegiatan bimtek menggunakan dana desa tahun 2019 yang sedang dalam penyelidikan penyidik Kejari Aceh Tenggara.

Bupati Aceh Besar Evakuasi 8 Pemuda Berstatus ODP dari Jalin ke Jantho Sport City

JAS Diperiksa Lima Jam di Kantor Kejari Bireuen, Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 296 Juta

Sepertinya, kegiatan bimbingan dan teknis menggunakan dana desa ini merupakan ladang "empuk" sehingga dalam APB Desa masih ada saja desa yang membuat kegiatan bimtek tersebut.

Melihat perjalan kasus ini, GeRAK Aceh, mendesak pihak Inspektorat Agara untuk menuntaskan kasus pengadaan monografi desa dan profil desa yang sampai saat ini kontraktor pengadaan monografi desa dan profil desa di Agara itu belum pernah diperiksa.

Ini artinya, kurangnya keseriusan pihak Inspektorat untuk menuntaskan kasus itu dan kalau ini tidak mampu dituntaskan bagusnya dilimpahkan saja untuk ditangani kepada aparat penegak hukum lain.

Kepada Kejari Aceh Tenggara, Askhalani berharap kasus bimtek yang sedang ditangani tersebut agar dituntaskan dan bila perlu Kejati Aceh dan Kejagung RI, memback-up kasus bimtek 2019 yang menggunakan dana desa miliaran rupiah untuk dituntaskan sampai ke meja hijau demi menumbuhkan kepercayaan publik kepada aparat penegak dan GeRAK Aceh bersama anggota Komisi III DPR RI akan mendukung pemberantas korupsi di Aceh Tenggara khususnya Aceh.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved