Kisah Nenek Minah Tinggal Sendiri di Rumah Reyot, Ternyata Tak Pernah Dapat Bantuan Pemerintah
Saking rapuhnya, tak ada warga yang berani memperbaikinya karena takut seluruh bagian atapnya roboh, meski hanya memperbaiki kabel listrik
Namun, entah mengapa tidak pernah berhasil.
“Program PKH tidak dapat, padahal menurut saya layak, BPJS tidak punya jadi kalau berobat bayar sendiri, kalau ada yang ngasih uang, biasanya buat berobat,” katanya.
Siti memastikan, jika hanya untuk kepentingan makan sehari-hari saja, para tetangga cukup memperhatikan dan selalu memenuhinya.
Namun, untuk bisa membantu membangun kembali rumah Mamah Minah, memang kebanyakan kesulitan.
Tidak pernah mendapat bantuan pemerintah
Usep, Kepala Desa Cibiuk Kidul yang ditemui di rumah Minah mengakui, Minah memang tidak mendapat program-program bantuan dari pemerintah baik Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.
Bahkan, untuk program perbaikan rumah pun tidak juga dapat. Karena, desanya memang tidak pernah dapat program bantuan tersebut dari pemerintah.
“Ada bantuan Rutilahu tahun 2018 untuk 30 rumah, tapi dari program aspirasi, jadi (Minah) tidak dapat,” katanya.
Usep yang mengaku baru menjabat sebagai kepala desa sejak pertengahan tahun 2017 mengungkapkan, pihaknya tahun 2017 sudah mengajukan program tersebut namun tidak dapat.
Kemudian, tahun 2019, program tersebut tidak ada, meski pihaknya telah mengajukan program tersebut.
Sementara, untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Usep pun mengklaim juga sudah mengajukan Minah sebagai penerima bantuan program tersebut.
Namun, data penerima program tersebut sudah ada di pendamping dan nama Minah tidak masuk dengan alasan keterbatasan kuota.
“Diajukan, tapi tidak masuk, alasannya tidak dapat karena kuota terbatas, BPJS juga sudah diajukan, tapi terbentur masalah waktu,” katanya.
Seharusnya Minah mendapatkan prioritas, tapi...
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Cibiuk Kidul, Imam Munandar mengaku, nama Minah sudah diajukan sebagai penerima berbagai program bantuan dari pemerintah desa.