Massa Desak DPRK Bener Meriah Tagih Janji Bupati

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Massa yang tergabung dalam Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM) mendatangi Gedung DPRK Bener Meriah, Selasa (2/6/2020).

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh, Wakil Ketua II, Anwar dan sejumlah anggota seperti, Syafri Kaharuddin, Darwinsyah, Sapri Gumara, Yuzmuha, Edy Julkifli, Guntur Alamsyah, Darussalam serta anggota lainnya.

Mereka yang terdiri dari LSM, mahasiswa dan pemuda menuntut sejumlah janji-janji Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang DPRK Bener Meriah. Para perwakilan saling bergantian menyampaikan tuntutan kepada Ketua DPRK dan anggota DPRK lainya untuk secepatnya menagih janji serta merealisasikan program-program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.

Ada beberapa poin tuntutan Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM) yang disampaikan oleh jurubicara, Munawir Arloti diantaranya, mendesak Bupati Bener Meriah merealisasikan janji-janji kampanye Pilkada Tahun 2017.

Kemudian, meminta DPRK Bener Meriah membetuk pansus untuk program Taman Harmoni.

Selanjutnya meminta transparansi anggaran Covid-19 yang bersumber dari APBK dan juga keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk penanganan Covid-19.

"Kami meminta keseriusan pemerintah Bener Meriah dalam menangani persoalan perekonomian di tengah pandemi Covid-19," sebutnya.

Lanjutnya, kami juga meminta pertangung jawaban terkait adanya gelombang tenaga kerja dari "zona merah" masuk ke Bener Meriah.

"Kami mengharapkan pemerintah daerah memberdayakan pengusaha lokal di Bener Meriah," pintanya.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk bertanggung jawab atas kebijakan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan program ketahanan pangan yang dinilai menimbulkan konflik.

Selanjutnya mereka juga meminta Bupati bertanggung jawab atas pernyataan pengunduran dirinya secara lisan.

"Kami mendesak DPRK Bener Meriah untuk menggunakan haknya sebagai lembaga legislatif untuk memperoleh jawaban atas persoalan dan tuntutan kami tersebut," harapnya.

Sementara itu Ketua DPRK Bener Meriah, MHD Saleh yang menangapi tuntutan masyarakat terkait bantuan ketahanan pangan, saya secara pribadi menyarankan tuntutan masyarakat apa? mereka itu meminta hanya bantuan langsung tunai, bukan bibit yang diminta.

"Saya akan berkonsultasi dengan Sekda, menurut DPRK dan pimpinan DPRK kita bantu saja masyarakat senilai Rp 500 ribu/KK tidak usah lagi kita beri bibit, kalau kita beri bibit lagi akan terjadi keributan dimana-mana kalau seperti itu terjadi kapan kita akan membenahi Kabupaten Bener Meriah ini," ujarnya.

Anggota DPRK, Sayfri Kharuddin menambahkan, juknis akan menjadi acuan hukum bagi Reje Kampung dalam merealisasikan anggaran dana desa termasuk program ketahanan pangan, namun di perbub tidak secara implisit  mengatur nominal anggran itu maka juknis juga belum turun dan perbub juga belum turun, bebernya.(*)

• Satuan Narkoba Polres Gayo Lues Tangkap Pecatan TNI atas Kasus Sabu-sabu, Ini Barang Buktinya

• Kasus Rp 27,9 Miliar Dana KIP Agara Mangkrak, Komisi III DPR RI Minta Polda Aceh Usut Kembali 

• 252 CJH Kota Lhokseumawe Dipastikan Gagal Berangkat Tahun Ini, BPIH Boleh Diambil Kembali