Terkait Tuntutan Massa ‘Abuya-BM’ Ini Jawaban Pemerintah Bener Meriah      

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG – Massa yang menamanakan diri Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM) mendatangi Gedung DPRK Bener Meriah, Selasa (2/6/2020).

Kedatangan mereka ke gedung dewan tersebut untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada bupati, termasuk mempertanyakan kinerja dewan dalam mengontrol eksekutif.

Terkait tuntutan massa dari Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM), Sekertaris Daerah (Sekda), Drs Haili Yoga, MSi melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol, Wahidi SPd MM kepada Serambinews.com, Rabu (3/6/2020) menyampaikan, terkait dengan program ketahan pangan merupakan program yang anggarannya dari dana desa, hal ini dilakukan hanya semata-mata karena beberapa hal, yang pertama sebagai salah satu bentuk mewujudkan social distancing dan phisycal distancing.

Lanjut Wahidi, yang kedua program ketahanan pangan juga sebagai bentuk antisipasi terjadinya krisis pangan, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah memberi warning akan ada milyaran penduduk hidup dalam krisis pangan, Presiden sampai ke Gubernur juga telah mewanti-wanti, hal ini terjadi selain karena dampak Covif-19 juga ada kemungkinan terjadi kemarau panjang yang berdampak pada kekeringan.

Sebut Wahidi, mengenai bantuan program ketahanan pangan yang diberikan adalah dalam bentuk bibit, ternak, pupuk dan pakan, apa saja komoditi yang bisa ditanam yang sifatnya bisa menjaga stabilitas pangan keluarga serta disesuaikan dengan zona tanaman yang cocok.

“Mengenai juknis, hari ini sudah dirampungkan bersama para kepala SKPK, para Camat, pendamping desa dan forum Reje. unnsur TNI/Polri sudah berkomitmen akan siap mengawal semua program pemerintah termasuk program ketahanan pangan,” ujar Wahidi.

Terkait anggaran penanganan Covid-19 yang dipertanyakan, Wahidi menyebutkan, banyak unsur yang terlibat, disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Perbupnya disampaikan ke Pemerintah atasan dan dalam dampingan Inspektorat dan BPK RI melalui BPKP Aceh.

Sementara itu massa juga meminta pertangung jawaban terkait adanya gelombang tenaga kerja dari "zona merah" masuk ke Bener Meriah.

“Terkait tenaga kerja dari luar “zona merah” tetap kita berlakukan protokol kesehatan, seperti ravid test, isolasi mandiri dan dipastikan dalam isolasi tersebut berada dalan pemantauan tim gugus,” kata Wahidi.

Kemudian Wahidi juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sangat serius dalam hal penanganan Covid-19, dan ini sudah diakui oleh pemerintah atasan.

Termasuk dalam mengatasi dampak ekonomi. Namun karena persoalan ekonomi adalah persoalan global, ada beberapa hal yang tidak menjadi domainnya pemerintah kabupaten, seperti harga kopi, ini tentu kita berbicara sistem pasar, dimana saat ini harga kopi secara global sedang terganggu.

Wahidi juga menambahkan, terkait dengan pernyataan rencana pengunduran diri bupati, hal ini sudah kita jelaskan bahwa ini murni karena kesehatan.

Namun karena banyaknya masukan dan nasehat yang disampaikan oleh Plt Gubernur Aceh, Kemendagri, beberapa tokoh ulama, para pendiri Bener Meriah, beberapa Menteri, para reje, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, aktivis yang tergabung dalam LSM, termasuk bapak Ahmadi yang dulunya menjadi pasangan pada Pilkada tahun 2017, yang meminta Abuya Sarkawi untuk tidak mundur dari jabatan sebagai Bupati.

“Maka atas semua pertimbangan itu, Abuya Sarkawi mengambil langkah ikhtiar berobat dan mengusulkan izin berobat, yang nantinya hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim medis akan menjadi baham kami untuk berkoordinasi dan berkonsultasi ke Plt Gubernur Aceh dan Kemendagri agar bisa diambil langkah selanjutnya,” ungkap Wahidi.(*)

• Tak Tahan Dibully Teman Sekantor, Wanita Ini Tenggak Tinta Komputer, Harus Dirawat di RSUD Langsa

• Wakil Ketua Komite I : DPD RI Tolak Pilkada 2020, Ini Alasannya.

• Anggota DPRD Mengamuk di Pendopo, Ajak Duel Satpol PP, Banting Botol Bir dan Toples Kue