Ini Instruksi Tertulis Gubernur Aceh tentang Rapid Test Gratis di Seluruh Aceh

Lantaran itu sebagai wakil rakyat, Karlinus meminta Wali Kota Subulussalam segera mengevaluasi kebijakan RSUD Subulussalam soal biaya rapid test karena dianggap sangat memberatkan masyarakat.

Karlinus meminta Wali Kota Subulusalam H Affan Alfian Bintang menggratiskan biaya rapid test bagi masyarakat Kota Subulussalam. Ini kata Karlinus sebagai bantuan pemerintah untuk rakyatnya.

Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, dr Dewi Sartika Pinem menanggapi keluhan warga soal mahalnya biaya surat keterangan bebas covid-19 atau rapid test.

• Pria Misterius Kabur Telanjang Bulat, Akibat Ditendang Nenek 76 Tahun yang Akan Diperkosanya

“Kalau untuk pribadi memang kami kenakan biaya, tapi kalau pasien itu tidak bayar,” kata dr Dewi Sartika Pinem Direktur RSUD Kota Subulussalam, menjawab Serambinews.com, Senin (6/7/2020).

Dikatakan, sejauh ini tarif rapid test pribadi atau yang bukan pasien di RSUD Kota Subulussalam dikenakan biaya Rp 433.000,-. Biaya ini ditetapkan berdasarkan peraturan direktur (Perdir) RSUD Kota Subulussalam.

Sebab, kata dr Dewi mereka serba salah lantaran alat rapid test ada yang bantuan dan dibeli dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk alat rapid test bantuan, terang dr Dewi pihaknya menggratiskan dan itu sasarannya bagi pasien terindikasi atau yang dicurigai. Sementara alat rapid test yang mereka beli dari anggaran BLUD dikenakan biaya.

Nah, menurut dr Dewi, untuk alat rapid test yang berasal dari bantaun tidak ada diperjualbelikan. Dr Dewi pun mengakui dia belum konsultasi dengan pimpinan atau Wali Kota Subulussalam terkait tarif pemeriksaan rapid test kepada warga secara pribadi.

Sementara di berbagai daerah lain ada yang menetapkan biaya rapid test Rp 400.000,-. Dia mencontoh di Unsyiah Rp 400.000 per rapid test dan SWAB Rp 1.500.000,-. Dan untuk Subulussalam sendiri menurut dr Dewi ditetapkan Rp 433.000.

dr Dewi mengaku pihaknya serba salah jika harus menggratiskan rapid test karena bisa kehabisan bagi pasien. Alat rapid test bantuan pemerintah ke RSUD Subulussalam saat ini stoknya sektar 300-an lebih kurang.

Sementara ketika ditanyai berapa yang mereka beli dari dana BLUD, dr Dewi mengaku tidak terlalu banyak. Dan jika digratiskan semua pemeriksaan memang bisa hanya saja untuk pasien bisa tidak ada lagi.

Rapid test ini, kata dr Dewi sama halnya dengan cek narkoba yang harus dibayar karena alatnya dibeli dari uang BLUD. dr Dewi mengakui ada wacana rapat terakhir jika pemeriksaan rapid test tidak lagi di RSUD tapi posko.

• Pria Ini Bakar 3 Mobil Tetangga di Tempat Parkir, Pelaku Sakit Hati Dituduh Mencuri Ayam

Sementara untuk anak kuliah, sekolah atau masuk pesantren menurt dr Dewi akan ada pertimbangan. Dia mengaku beberapa waktu lalu bahkan sempat membayarkan biaya rapid test bagi anak kuliah dengan uang pribadi.

Tetapi, lanjut dr Dewi pihaknya akan kembali mengkonsultasikan kepada tim gugus soal rapid test bagi anak sekolah, kuliah atau mahasiswa. “Perlu lagi kami bicarakan bagaimana meringankan iaya rapid test.”Yang mana yang digratiskan dan bayar ini perlu kami konsultasikan lagi,” ujar dr Dewi

Memang sebelumnya ada inisiatif rapid test yang bayar untuk warga ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) Subulussalam. Sedangkan warga ber KTP Subulussalam gratis. Diakui sempat mencuat soal pembayaran rapid test hingga membuat pihak kasir ketakutan.

Begitupun ketika disinggung biaya rapid test di luar seperti di Medan lebih murah, dr Dewi membenarkan kemungkinan mereka beli dengan harga murah pula. RSUD Subulussalam sendiri mengaku membeli alat rapid test dengan harga sekitar Rp 300.000-an.

Intinya, lanjut dr Dewi pertimbangan biaya karena dikuatirkan rapid test bantuan akan habis jika digratiskan semua. Sementara jika tidak ada stok rapid test dikuatirkan bisa saja pasien yang butuh rapid test harus dirujuk.

Meski demikian, dr Dewi untuk warga yang betul-betul warga kurang mampu akan dipertimbangkan lagi. Sementara untuk penghapusan biaya rapid test atau penurunan akan kembali dikaji.

Dr Dewi mengatakan akan meninjau ulang soal besaran tarif rapid test di RSUD Subulussalam.”Inilah sedang kita kaji nanti bagaimana warga tidak bayar lagi,” terang dr Dewi

Dikatakan, jika ada kebijakan pimpinan RSUD Subulussalam siap menggratiskan rapid test. Dan, lanjut dr Dewi jika pimpinan dalam hal ini Wali Kota Subulussalam dapat mengadakan rapid test akan digratiskan.

Ketika ditanyai berapa kebutuhan rapid test setiap hari saat ini, dr Dewi menjelaskan belum dipakai. Untuk bantuan rapid test sama sekali belum dipakai karena tidak ada laporan sesuai kebutuhan pasien.

Dr Dewi bahkan mengaku jika bisa saja mereka akan mengembalikan alat rapid test dari Dinas Kesehatan karena kuatir bisa berbahaya bagi RSUD Subulussalam.(*)

• Keluarga, Orang Terdekat dan Medis yang Merawat PDP yang Positif Corona di Bireuen akan Dites Swab

• Wali Kota Subulussalam Diminta Gratiskan Rapid Test Bagi Pelajar dan Mahasiswa

• Biaya Rapid Test Rp 433.000 Dikeluhkan, Wali Kota Subulussalam Janji Akan Evaluasi