Anggota Dewan Gebrak Meja, Rapat Pembatalan Proyek Multiyears Berlangsung Panas
Anggota Badan Musyarawah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bardan Sahidi, terlihat emosi dan memukul meja setelah adanya
lihat foto
Bupati menyebutkan, untuk pembangunan jalan lingkar Simeulue ruas Sinabang-Sibigo, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 83 miliar, ruas Nasreuhe-Langi-Sibigo sebesar Rp 165 miliar, dan irigasi Sigulai sebesar Rp 183 miliar.
Ketua Komisi A DPRK Simeulue, Ugek Farlian, memastikan bahwa masyarakat Simeulue akan sangat kecewa kepada Pemerintah Aceh jika sampai proyek multiyears ini ditunda. “Program ini harus sedapat mungkin segera direalisasikan," pungkas Ugek.
Ketua DPD KNPI Aceh, Wahyu Saputra, juga menyampaikan pendapat yang sama. Pemerintah Aceh dia harapkan bisa semaksimal mungkin memanfaatkan dana otonomi khusus (Otsus) untuk membangun proyek yang bermanfaat besar bagi rakyat Aceh. “Di antaranya proyek multiyears 12 ruas jalan yang menghubungkan Aceh,” sebut Wahyu.
Wahyu mengatakan, proyek pembangunan jalan untuk konektivitas antar wilayah di Aceh, seperti kawasan pesisir timur, barat dan tengah merupakan proyek sangat bermanfaat untuk kemakmuran rakyat. Ide pembangunan jalan ini sudah ada sejak gubernur Ibrahim Hasan, Abdullah Puteh sampai Nova Iriansyah.
"Untuk itu, dengan adanya dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang, maka harus dimanfaatkan untuk menuntaskan segala proyek besar yang berguna bagi rakyat," pungkas Wahyu.
Demikian juga Ketua DPRK Aceh Timur, Rusli Ranto. Ia meminta DPRA agar tidak membatalkan proyek multiyears, karena akan berdampak pada pembangunan jalan Peureulak-Lokop sampai batas Gayo Lues.
"Sangat disayangkan jika proyek multiyears yang ada di kabupaten/kota di Aceh yang telah disahkan dalam APBA 2019 dibatalkan, karena masyarakat yang akan jadi korbannya," kata dia.
Rusli mengungkapkan, kondisi jalan antar kabupaten itu sangat memprihatikan dan butuh penanganan serius dari Pemerintah Aceh. "Sangat menyedihkan jika pembangunan jalan dengan skema pembiayaan tahun jamak ini dibatalkan. Masyarakat sangat dirugikan," imbuh Rusli.
Sementara Anggota DPR RI, Irmawan, secara khusus meminta DPRA agar meninjau ulang keinginannya untuk membatalkan proyek multiyears yang terdapat di kabupaten/kota. "Kalau DPRA menganggap tidak prosedural silahkan diperbaiki prosesnya jangan subtansinya yang diganggu," pungkas politisi PKB ini.
Irmawan menambahkan, masyarakat saat ini sangat menanti kelanjutan pembangunan. Apalagi pembangunan yang dilakukan selama ini belum merata, timpang dan belum aspiratif. Karena itu, lanjut dia, jangan sampai pembatalan proyek ini memunculkan disintegrasi di masyarakat.
"Jangan sampai kemudian pembatalan proyek multiyers ini memunculkan ketidakharmonisan antara daerah timur, tengah dan barat selatan," tutup H Irmawan. (mas/my/sm/yos/dan/c49)
