Breaking News:

Salam

Menangani Gepeng Jangan Sebatas Teknis

Aktivitas gelandangan dan pengemis (gepeng) di kota-kota kembali marak setelah beberapa waktu lalu sempat berkurang akibat heboh

FOR SERAMBINEWS.COM
Petugas Satpol PP dan Dinsos Kota Banda Aceh menjaring sejumlah pengemis di salah satu ruas jalan Kota Banda Aceh, Kamis (23/7/2020). 

Aktivitas gelandangan dan pengemis (gepeng) di kota-kota kembali marak setelah beberapa waktu lalu sempat berkurang akibat heboh pandemi Covid‑19. Kini, di saat pusat perbelanjaan dan kuliner mulai aktif, para  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini muncul kembali di tempat keramaian dan meresahkan masyarakat.

Menurut amatan wartawan harian ini, gelandangan-gelandangan dan pengemis terlihat hampir setiap traffic light (lampu lalu lintas), warung‑warung, serta pusat kuliner di ibukota Provinsi Aceh ini. Aktivitas mereka semakin tidak terkendali dan mulai mengganggu kenyamanan pengunjung serta pengguna jalan.

Warga yang terganggu kenyamanannya atas kehadiran gepeng-gepeng itu meminta pemerintah di setiap kota untuk menertibkannya. Apalagi, di beberapa kota memang sudah ada qanun yang melarang aktivitas bergelandangan dan mengemis.

Pengemis, gelandangan, dan anak jalanan sudah  menjadi permasalahan yang seakan tak kunjung selesai di kota-kota. Para pengemis, gelandangan, dan penyandang masalah sosial lainnya yang pernah ditangkap dan dibina pemerintah, setelah dilepas mereka kebanyakan tetap kembali turun ke jalan.

Oleh sebab itulah, persoalan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi secara serius. Sebab, kenyataannya, fenomena ini semakin lama semakin memprihatinkan. Meskipun pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi populasi gepeng melalui operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun Polisi, namun tetap saja jumlah gepeng seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah. Apalagi menjelang Idul Adha seperti sekarang ini.

Mudahnya mencari uang di kota seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, dan lain-lainnya menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang dari luar daerah tanpa membawa bekal keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk mengadu nasib. Ditambah lagi, banyak warga yang tak pernah tahu adanya qanun larangan mengemis serta melarang pula memberi uang untuk pengemis. Jika itu dilakukan, maka pengemis dan pemberi sedekah sama-sama ada hukuman/sanksinya.

Bagi warga kota, keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalan dianggap mengganggu ketertiban umum. Oleh sebab itu, upaya penanganan dengan penertiban perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan yang tepat sehingga mereka tidak kembali ke jalanan setelah mendapat pembinaan.

Di sisi lain, masyarakat pun perlu dididik supaya tidak memberi uang atau bantuan lainnya kepada para penyandang masalah kesejahteraan. Pengemis pasti akan hilang kalau masyarakat tidak ada yang memberinya uang. Toh, mereka keenakan mengemis justru karena hasilnya yang terkadang sangat menggiurkan.

Sedangkan di mata seorang sosiolog, penanganan "para pengemis" di kota-kota selama ini masih bersifat teknis belum menyentuh "ranah struktur sosial dan budaya" tempat para pengemis dilahirkan. Kenyataannya, yang kelihatan selama ini, upaya penjaringan para pengemis yang mirip dengan penjaringan "pelaku kriminal jalanan" ini mewujud semacam ritual tahunan bagi pemerintah. Artinya pemerintah mengakui bahwa mengatasi pengemis bukan perkara mudah. Seperti perputaran dalam rantai yang tak kunjung usai, dijaring‑dibina di panti sosial‑keluar panti‑lalu mengemis lagi.

Bahasa penjaringan dan penertiban sendiri sebenarnya menempatkan pengemis bak "pelaku kriminal" sedangkan pemerintah sebagai pihak yang dirugikan oleh aksinya (lazimnya korban kriminalitas). Lalu bagaimana mungkin dalam posisi struktur sosial yang menempatkan "pengemis" dan "pemerintah" dengan jarak ini bisa menuntaskan masalah kesejahteraan sosial yang kini kian menggurita?

Sebagai pihak yang melakukan pembinaan, harusnya pemerintah menciptakan situasi yang tak berjarak sehingga membuat para pengemis nyaman dan tidak merasa di posisikan sebagai sampah masyarakat.

Pembinaan kepada para pengemis yang dilakukan dengan hati nurani, bukan dengan ancaman sweeping atau cemoohan sebagai sampah masyarakat hanya bisa dilakukan jika terdapat kepercayaan di antara keduanya. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved