Breaking News:

Opini

Qanun LKS dan Pola Pikir Regresif

Dalam beberapa hari terakhir, berita di media online dipenuhi lontaran pendapat pengamat, pengusaha, aktivis LSM dan akademisi

Qanun LKS dan Pola Pikir Regresif
IST
Dr. Hafas Furqani, M.Ec, Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dalam beberapa hari terakhir, berita di media online dipenuhi lontaran pendapat pengamat, pengusaha, aktivis LSM dan akademisi tentang keberatan rencana konversi seluruh lembaga keuangan konvensional di Aceh menjadi lembaga keuangan Syariah seperti yang diamanahkan dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Walaupun agak aneh karena diutarakan ketika semua perbankan konvensional di Aceh sudah dalam persiapan akhir (finalisasi) pengalihan (migrasi) nasabahnya kepada perbankan Syariah, apa yang diutarakan terasa sangat mengganggu.

Ketika tahap awal Rancangan Qanun LKS diselesaikan dan dibawa ke Jakarta, ada kekhawatiran dari Pemerintah Aceh dan DPRA, Qanun ini akan dihambat. Isi Qanun LKS bukan remeh, menginginkan transaksi lembaga keuangan di Aceh patuh kepada hukum Syariat Islam. Dengan tegas Qanun meminta lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Aceh melakukan peralihan menjadi lembaga keuangan Syariah dalam jangka waktu tiga tahun sejak Qanun diundangkan atau tidak beroperasi lagi di Aceh.

Ternyata, respon Jakarta tidak seperti disangka. Justru, lembaga Negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mendukung Qanun LKS dan menfasilitasi apa yang diamanahkan dalam Qanun. Sepertinya, Aceh menjadi harapan untuk mendorong perkembangan perbankan Syariah di Indonesia. Dengan kewenangan pelaksanaan Syariat Islam yang dimiliki, Aceh dianggap sebagai tempat terbaik mengimplemetasikan cita-cita ekonomi Syariah. 

Aceh sebelumnya pada tahun 2016, juga sudah suskes melakukan konversi Bank Aceh. Bank milik pemerintah daerah ini sekarang menjadi contoh dan diikuti pemerintah daerah lainnya melakukan konversi seperti Bank NTB, Bank Nagari dan Bank Riau. Proses konversi bank Aceh juga telah mengeluarkan perangkap 5 persen market share asset perbankan Syariah nasional yang tidak terlewati selama dua puluh tahun. Kalau Qanun LKS berhasil dilaksanakan, aset perbankan Syariah nasional akan terus meningkat melebihi 6 persen.

                                                                                                                                                                            Pola pikir regresif

Kalau kita membaca kembali keberatan yang disampaikan, di antara argumen yang dikemukakan adalah pertama, tidak ada negara di dunia yang menerapkan single financial system. Aceh menjadi daerah yang aneh karena menerapkan model lembaga keuangan tunggal dalam bentuk Syariah saja. Kedua, peralihan kepada lembaga keuangan Syariah akan mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, di samping masalah baru peningkatan pengangguran karena akan ada karyawan yang di-PHK, dan ketiga, perbankan Syariah masih baru, belum siap, dan fasilitas masih minim.

Ketiga argument tersebut, sebenarnya bukan masalah yang berat yang akan menganggu perekonomian karena memang sudah dipikirkan langkah penyelesaiannya oleh pengambil kebijakan dan industri lembaga keuangan yang akan berkonversi tersebut.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved