Haruskah Mempermalukan Rakyat Demi Kuota BBM Bersubsidi?

Apakah pemerintah sengaja membatasi penyaluran kuota tersebut agar pada akhir tahun kuota Aceh tidak terserap 100 persen dan tahun depan dikurangi?

Persepsi selanjutnya adalah penggunaan kendaraan dinas yang tidak sepatutnya.

Bukan masalah kendaraan dinas tidak mengisi BBM bersubsidi, tetapi penggunaan mobil dan BBM yang disubsidi oleh masyarakat ternyata masih banyak terlihat untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Jika ternyata dari awal stiker tersebut bisa dicetak dan diperbanyak sendiri oleh masyarakat, kenapa 156.000 stiker yang dicetak awal dibagikan begitu saja.

Seharusnya bisa dikurangi dan dibatasi hanya untuk mobil/pengemudi kendaraan umum saja, karena para pemilik mobil pribadi yang menyelinap untuk mendapatkan stiker akhirnya melepas sendiri yang kemudian antre kembali untuk mendapatkan stiker baru.

Manajemen pencatatan di SPBU yang masih manual (kertas) sudah pasti tidak akan bisa memvalidasi mobil mana yang sudah pernah mendapatkan stiker sebelumnya.

Kita sudah lihat buktinya bagaimana kegaduhan di media sosial tentang mobil-mobil mewah juga dipasangi stiker.

Jika memang mereka tidak berhak mendapatkan premium lebih baik tidak diizinkan masuk antrean. Tidak perlu membuang-buang energi dan waktu serta formalitas dengan menempel stiker.

Bagi masyarakat, mobil dan BBM yang mereka beli adalah dari hasil jerih payah sendiri. Mereka tidak akan malu karena persepsi masyarakat para pencuri dan koruptorlah yang harusnya malu.

Sebagaimana daerah lain, masyarakat Aceh juga ingin keterbukaan dan harapan penurunan harga BBM.

Dulu, ketika BBM naik itu dikarenakan harga minyak dunia melonjak, nah ketika harga minyak dunia anjlok kenapa harga BBM di dalam negeri tidak turun-turun?

Sekadar catatan, harga minyak dunia terus menyusut. Seperti pada perdagangan Jumat (22/08/2020), terjadi pelemahan karena turunnya permintaan sebagai dampak pandemi Covid-19. 

Kita berharap daripada terlalu memaksakan mempermalukan rakyat, lebih baik menguatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap BBM.

Lagi-lagi ini masalah persepsi. Masyarakat hanya diajarkan bahwa premium adalah BBM bersubsidi tanpa tahu hitung-hitungan bagaimana dan kenapa disubsisi pemerintah.

Jika menggunakan standar harga minyak dunia, rasanya masyarakat yang memberikan subdisi kepada pemerintah dengan harga minyak yang mahal.