Breaking News:

Salam

Semua Mobil Dinas pun Harusnya Ditempel Stiker

Jarang-jarang Aceh heboh oleh stiker. Tapi dalam tiga hari terakhir, stiker telah memicu pro-kontra antara penguasa, wakil rakyat, dan rakyat

For Serambinews.com
Salah satu mobil yang memakai BBM Subsidi ditempel stiker. 

Jarang-jarang Aceh heboh oleh stiker. Tapi dalam tiga hari terakhir, stiker telah memicu pro-kontra antara penguasa, wakil rakyat, dan rakyat. Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin, kebijakan Pemerintah Aceh terkait pemasangan stiker bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di kendaraan pribadi yang menggunakan premium dan solar telah memicu perbincangan hangat.

Kebijakan itu langsung memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang meminta Pemerintah Aceh meninjau ulang keputusan tersebut dengan berbagai alasan. Anggota DPRA dari PAN, Irfanussir, memasukkan pertimbangan masyarakat Aceh sedang dilanda kesulitan ekonomi karena terdampak pandemi Covid-19, sebagai basis argumen mengapa ia tak setuju program stickering itu diterapkan sekarang. Intinya, kondisi ekonomi rakyat Aceh yang sedang morat-marit terdampak Covid-19 hendaknya jangan lagi dibebani dengan aturan yang mengharuskan mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan premium maupun solar.

Anggota DPRA lainnya, Khairil Syahrial ST MAP punya argumen lain. Ia khawatir pemasangan stiker itu justru hanya akan menguntungkan para mafia penimbun BBM. Ketika ada pemasangan stiker seperti ini, kata Khairil, para 'mafia' penimbun ini pun bergegas menempelkan stiker di kaca depan mobilnya. Tapi yang terjadi sesungguhnya adalah, "Mereka ambil mobil butut, lalu pasang stiker dan isi minyak di SPBU. Kemudian minyak yang sudah diisi ini disimpan, lalu dijual, begitu setiap hari."

Di luar itu, ada fakta lain yang baru terungkap bahwa mobil pribadi, mobil dan truk barang yang berpelat BK (Sumatera Utara) dan non-BL lainnya ternyata leluasa mendapatkan premium dan solar bersubsidi di Aceh asalkan pemilik atau pengemudinya sudah mendapatkan stiker. Padahal, mereka tidak membayar pajak kendaraan di Aceh. Ingat, kendaraan dengan pelat BK ini sangat banyak di Aceh Timur dan Aceh Tamiang, juga di Aceh Tenggara, Gayo Lues, Subulussalam hingga Aceh Singkil. Mereka justru mengeruk untuk dari kondisi ini.

Jadi pertanyaannya, apakah pemasangan stiker itu efektif? Sama saja kan? Justru masyarakat yang paling berhak tidak mendapatkan BBM bersubsidi pada akhirnya. Oleh sebab itu, sebaiknya Pemerintah Aceh melakukan kajian terlebih dulu. Jangan terlalu buru-buru menerapkan kebijakan yang justru membuat beban hidup mayoritas masyarakat yang sudah berat karena imbas pandemi, menjadi semakin berat.

Sudahlah tak membantu, mbok ya maunya jangan pula mempersulit. Di sisi lain, jaminan ketersediaan premium dan solar bersubsidi itu setiap hari jauh lebih penting dipastikan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas ESDM, bersama Pertamina. Jangan nanti, karena solar dan premium sangat jarang tersedia di SPBU seperti selama ini, alhasil mobil yang berstiker pun terpaksa juga mengisi minyak jenis Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, atau Biosolar yang justru lebih mahal.

Maka, ada benarnya apa yang disampaikan Isfanussir bahwa kalau niat Pemerintah Aceh hanya untuk membatasi penggunaan BBM subsidi toh masih banyak cara lain yang lebih elegan yang bisa dilakukan. Jangan justru melakukan kebijakan yang justru meresahkan orang banyak. Menjadi sangat relevan pula dipertimbangkan apa yang disampaikan oleh H Sudirman, Anggota DPD RI asal Aceh.

Yakni, mobil-mobil dinas milik Pemerintah Aceh dan kabupaten/ kota pun harus pula ditempeli stiker bahwa itu mobil dinas yang dibeli dengan uang atau pajak rakyat. Mengapa cara ini dianggap relevan dan pantas, karena jujur saja: selama ini hampir semua mobil dinas pejabat ada pelat hitamnya, di samping pelat merah. Di masa konflik dulu punya dua nomor pelat polisi seperti itu terasa masuk akal demi alasan keamanan.

Tapi sekarang, nomor pelat ganda itu hanya akal-akalan pejabat supaya mobil dinas bisa tetap dipakai untuk kepentingan pribadi (belanja ke pasar, antar jemput anak dan istri, bahkan ke kebun) dengan telebih dahulu mengganti pelat kendaraan dari merah ke hitam. Lalu, diisi minyaknya dengan minyak subsidi.

Nah, jadi sekarang, biar imbang dan tak ada lagi dusta di antara kita, biarlah mobil rakyat tetap diberi stiker, asalkan mobil dinas pejabat pun ditempeli stiker juga. Toh tujuannya kan sama: agar malu saat memanfaatkan fasilitas yang bukan haknya, yang bukan pada waktunya.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved