Breaking News:

Salam

TKA Cina Harusnya Tak Sampai Masuk

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina ke Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM/RIZWAN
Sebanyak 38 Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang turun dari pesawat meninggalkan terminal kedatangan di Bandara Cut Nyak Dhien, Nagan Raya, Jumat (28/8/2020). 

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina ke Nagan Raya pada Jumat (28/8/2020) mendapat protes dari masyarakat. Penolakan itu dilakukan warga di Simpang Peuet, Kecamatan Kuala dan warga Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir.

Rencana awal, setiba dari Bandara Cut Nyak Dhien, 39 TKA tersebut langsung dibawa ke kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4 di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir. Namun, ternyata mereka terlebih dahulu dibawa dulu ke sebuah hotel di Kecamatan Kuala untuk diperiksa dokumen keimigrasian dan dokumen kerjanya.

Menjelang sore, puluhan warga dari Simpang Peuet mendatangi hotel tempat TKA tersebut menginap. Lalu, terjadilah penolakan wrga karena masyarakat khawatir ada di antara pekerja asing itu yang terpapar Covid-19. Apalagi, beredar kabar TKA itu didatangkan dari Cina dan tak pernah dikoordinasikan dengan pihak desa. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya TKA tersebut dibawa ke PLTU 3-4.

Keuchik Simpang Peut, Mas Jalil, mengatakan, kedatangan TKA Cina ke sebuah hotel di wilayah Kuala sempat membuat warga sejumlah desa di kawasan itu resah. Warga cemas terhadap penualran corona, apalagi mereka warga negara Cina. Warga lokal juga bertanya mengapa kedatangan pekerja asing itu tak pernah disampaikan ke pihak desa yang terdekat dengan lokasi hotel. Setelah dipertanyakan, sambung Keuchik Simpang Peuet, akhirnya TKA Cina itu meninggalkan hotel dan dibawa ke mes PLTU.  

Persoalan ternyata belum berakhir. Saat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nagan Raya memeriksa 39 TKA Cina itu ternyata hanya dua orang yang mempunyai izin kerja. Sedangkan yang 37 orang lagi belum mengantong izin untuk bekerja di proyek PLTU tersebut. Izin yang mereka kantongi hanyalah visa kunjungan ke Indonesia.

Peristiwa itu sungguh mengiris nurani keacehan kita. Bagaimana tidak, prahara Covid-19 belum berakhir di Aceh. Kurva kasusnya malah semakin meningkat. Bahkan semakin banyak pula orang dari luar Aceh, termasuk dari luar negeri, yang positif atau menjadi “carrier” corona di Aceh, tapi kok malah ada kebijakan memasukkan tenaga kerja asing ke Aceh. Mereka yang masuk itu malah dari Cina lagi, negara asal virus mematikan itu bermula.

Kenapa pemerintah provinsi dan kabupaten seperti tidak aware  (peduli) terhadap hal-hal yang sensitif ini? Jangan salahkan masyarakat yang mengusir TKA itu, karena bagi mereka itulah cara termudah agar terhindar dari kemungkinan tertular Covid-19. Mereka ingin berjauhan dari orang luar yang berpeluang menularkan virus corona.

Tak berlebihan sikap masyarakat di sana, mengingat dari 1.599 orang yang positif corona di Aceh, 92 orang di antaranya berasal dari luar Aceh. Dan dua orang lagi dari luar negeri. Artinya, peluang orang luar menulari penduduk lokal di masa pandemi ini tetap terbuka lebar. Karena alasan ini seharusnya TKA tersebut tak sampai masuk ke Aceh.

Belum lagi karena alasan kedua, pelanggaran hukum. para TKA itu terkesan sangat tidak menghargai supremasi hukum di Indonesia dan di Aceh khususnya. Di mana pun negara, WNA perlu izin untuk bisa bekerja. Para TKA asal Cina itu pasti tahu itu. Tapi kenapa mereka lecehkan hukum atau regulasi yang berlaku di sini? Dan, kejadian seperti ini sudah berkali-kali terulang. Seolah pemerintah dan aparat penegak hukum di provinsi ini tak perlu dihargai hanya karena akan mereka mengerjakan strategis di bidang kelistrikan.

Atas nama hukum plus wibawa dan marwah Aceh, TKA yang tak memiliki izin kerja tersebut harus dideportasi secepatnya. Mereka harus dilarang bekerja di PLTU sebelum mengurus rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Mereka juga tidak dibenarkan tinggal atau berada di kompleks kerja, karena tak memiliki izin kerja.

Pendeknya, para TKA tersebut harus segera meninggalkan lokasi kerja di PLTU dan meninggalkan Aceh. Kepastian mereka meninggalkan Aceh segera bukan hanya tanggung jawab perusahaan tersebut dan pihak imigrasi, tapi harus juga menjadi komitmen dari pemimpin Aceh.

Jangan sampai karena para TKA itu merasa nyaris tak ada sanksi yang tegas di Aceh, maka mereka mudah saja mengulangi lagi perbuatan seperti ini untuk kesekian kalinya. Sudah saatnya diberikan sanksi tegas dan menjerakan kepada perusahaan pengerah tenaga kerja asing itu, karena sudah berkali-kali terbukti mereka tak punya iktikad baik menghargai hukum yang berlaku di sini pada saat ini.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved