Breaking News:

Salam

BPKS Harus Lari Kencang, Tapi Hati-hati Tersandung  

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, merasa prihatin terhadap daya serap anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

SERAMBINEWS.COM/HERIANTO
Pelantikan pengurus BPKS periode 2020 - 2025 di Aula Rumah Dinas Plt Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (31/8/2020) 

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, merasa prihatin terhadap daya serap anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang sampai Agustus 2020 baru tercapai Rp 33,4 miliar atau 30 persen dari total pagu Rp 110,143 miliar. Karena itu, Nova meminta manajemen baru BPKS bekerja keras dan ‘berlari kencang’ agar daya serap anggarannya dapat dicapai sesuai target.

Dua hari lalu, Nova melantik  Iskandar Zulkanain sebagai Kepala BPKS, Teuku Zanuarsyah (Wakil Kepala), Abdul Manan (Deputi Umum), Erwanto (Deputi Komersial dan Investasi), Azwar Husen (Deputi Teknik, Pengembangan, dan Tata Ruang), serta Zamzami sebagai Deputi Pengawasan.

Pada acara pelantikan itu Plt Gubernur mengatakan, “Saya sebagai Ketua DKS bersama dua anggota yaitu Bupati Aceh Besar dan Wali Kota Sabang akan mengawasi kinerja manajemen BPKS yang baru melalui dewan pengawas. Dewan pengawas jangan dianggap sebagai penghalang, tapi sebagai pembina dan pengawas. Saran dan masukan dari dewan pengawas harus dipedomani. Dengan cara itu, BPKS kita harapkan tak terseret dalam masalah politis yang bisa menjadi beban di kemudian hari,” ungkap Nova.

Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, berjanji dalam menjalankan tugas tetap menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, serta terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang harmonis seperti disarankan Plt Gubernur yang juga Ketua DKS.

Beberapa bulan lalu, Komisi VI DPR RI menilai perkembangan pengelolaan Kawasan Sabang yang dilaksanakan BPKS belum dapat dinikmati masyarakat Aceh. Untuk itu, BPKS diminta memperbaiki manajemen dan membuat grand design pengelolaan Kawasan Sabang . “Kami (Komisi VI) memberikan catatan masalah manajemen, ini harus ada komitmen baik dari pengawasan maupun pelaksanaan untuk kemajuan Sabang dan Aceh,” kata seorang anggota Komisi VI DPR-RI.

Kawasan Sabang adalah satu-satunya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia yang telah mempunyai dasar hukum tetap, Perpu Nomor 2 Tahun 2000 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berlaku hingga 70 tahun.

Untuk menjalankan UU No. 37/2000 dibentuk Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan BPKS. Dimana BPKS bertugas mengelola, mengembangkan dan membangun Kawasan Sabang. Dalam UU yang sama, BPKS diberi wewenang untuk menerbitkan izin-izin yang terkait dengan usaha di Kawasan Sabang serta melakukan pembinaan dan integrasi kebijakan dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kawasan Sabang sendiri terletak pada peta jasa kepelabuhanan regional dan internasional, yaitu berdekatan dengan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran perdagangan yang sibuk, serta berada di antara lokasi pertumbuhan Afrika dan Asia. Jadi, secara ekonomis letak Pulau Weh Sabang memang sangat strategis.

Akan tetapi, dalam perjalanannya, BPKS yang diberi kewenangan untuk memajukan kawasan itu, ternyata tidak memberi kemajuan sebagaimana diharapkan. Setiap kali dievaluasi, yang muncul adalah persoalan kinerja yang buruk karena sering terjadi konflik internal manajemennya. Beberapa kali diganti pengurus, ternyata masalahnya tak pernah terselesaikan secara baik.

Yang sangat kita sayangkan, kasus-kasus korupsi besar juga muncul di sana. Yang dikorup tak tanggung-tanggung, dari angka puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Sebagian kasus korupsi dana BPKS kini masih dalam penanganan penyidik.

Oleh sebab itulah, kita sependapat dengan desakan Nova Iriansyah bahwa manajemen baru BPKS harus berlari kencang mengejar target serapan anggaran yang baru 30-an persen.  Namun, kita ingin ingatkan bahwa mengejar target serapan anggaran bukan berarti “menghambur-hamburkan” anggaran, tapi menggunakan anggaran secepatnya sesuai program dan kebutuhan, sehingga kelak kita bisa melihat hasilnya, bukan kasus-kasus dugaan korupsi yang muncul di kemudian hari.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved