Breaking News:

Salam

Konflik Eksekutif dan Dewan, Sudah Saatnya Hadir Penengah

Mayoritas anggota DPRA kecewa atas ketidakhadiran Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sidang paripurna terkait penyampaian

www.serambitv.com
DPRA akhirnya memutuskan menutup masa persidangan tahun 2020 dengan agenda penyampaian dan pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019, Selasa (1/9/2020). 

Mayoritas anggota DPRA kecewa atas ketidakhadiran Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sidang paripurna terkait penyampaian dan pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019, Selasa (1/9/2020). Sehari sebelumnya, pada Senin (31/8/2020), juga digelar sidang paripurna dengan agenda yang sama. Tetapi terpaksa ditunda karena ketidakhadiran Nova Iriansyah. Karena sudah dua kali Nova  tidak hadir, akhirnya sidang yang sudah dua kali dibuka itu ditutup tanpa laporan pertanggungjawaban Gubernur. Ini pertama sekali terjadi dalam sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Atas ketidakhadirannya, melalui surat Nova mengabarkan bahwa ia harus mengikuti video conference dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Nova juga memberitahukan bahwa pihaknya sudah menjadwalkan kegiatan Gebrak Masker atau mendistribusikan masker bantuan Presiden ke kabupaten/kota pada 1‑4 September 2020. Untuk itu, Nova Iriansyah meminta DPRA mengagendakan kembali rapat paripurna setelah kegiatan Gebrak Masker selesai.

Namun, surat Nova ini dinilai sebagai pelecehan atas lembaga karena DPRA sudah jauh‑jauh hari memberitahu jadwal rapat paripurna. Para wakil rakyat berang karena ketidakhadiran Plt Gubernur dalam rapat paripurna sudah berulang-ulang terjadi, bukan saat agenda kali ini saja. Pemerintah Aceh selalu mengutus Sekda Aceh atau bahkan Asisten untuk menghadiri rapat pengambilan keputusan di Parlemen Aceh itu. "Ini menyangkut dengan harkat dan marwah lembaga," kata anggota DPRA, Iskandar Usman Al‑Farlaky.

Begitulah, dan masyarakat secara terang benderang sudah melihat adanya ketiharmonisan antara aksekutif dan legislatif provinsi ini. Dan, kita harus melihat hal ini sebagai hal paling serius di samping persoalan Covid-19.

Konflik legislatif dan eksekutif di Indonesia yang begitu sering terjadi, sudah berkali-kali menjadi objek penelitian, pengamatan, dan tentu saja perhatian masyarakat. “Bayangkan saja, bagaimana kepala daerah dan DPRD bisa fokus pada pelayanan masyarakat, kalau setiap hari mereka bertengkar, berseteru, hanya untuk sebuah kebenaran yang diyakini benar dari kacamata mereka masing‑masing. Bagaimana program peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dilaksanakan, apabila program itu saling diganjal.”

Padahal, kehadiran mereka baik sebagai pimpinan daerah maupun lembaga wakil rakyat pertama‑tama dimaksudkan untuk melayani masyarakat, menyejahterakan rakyat. Mereka bahkan meminta‑minta dukungan dari masyarakat agar bisa terpilih sebagai anggota dewan atau sebagai gubernur, bupati, atau wali kota.

Sangat sulit kita terima jika keharmonisan itu hanya terjadi ketika kepentingan kedua pihak terpenuhi tanpa perduli apakah kentingan itu demi arakyat atau demi mereka sendiri. Dan, kita juga jarang sekali adanya checks and balance antara legislatif dan eksekutif. Lebih menyedihkan lagi, kontrol dari masyarakat dan pers juga sering terhalang oleh sekat-sekat informasi. Padahal, kontrol dan koreksi dari siapapun dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi agar tidak menyimpang terlalu jauh, sehingga keinginan untuk mencapai kemajuan tetap bisa diraih.

Di DPRA dua hari lalu berdengung pula wacana interpelasi. Dan, menurut kalangan DPRA, eksekutif juga menjalankan program-program strategis tanpa berkomunikasi dengan dewan. Kondisi ini dilihat masyarakat sebagai suasana yang buruk bagi pemerintahan kita.

Kalau keadaan seperti itu terus terbiarkan, maka bukan hanya ketidakharmonisan yang akan terus terjadi. Masyarakat dan daerah ini akan dirugikan karena pembangunan tidak pernah bisa berjalan secara baik. Kita tidak mengharapkan semua itu terjadi. Bagaimanapun, berkaitan dengan demokrasi itu, kita harapkan agar terjadi sebuah proses dialog dalam setiap pengambilan keputusan. Demokrasi itu harus membawa kita ke arah kemajuan dan perbaikan, bukan sebaliknya.

Melihat kondisi yang kian tak terlihat kapan “rujuknya”, maka kita berpendapat sudah saatnya hadir penengah untuk mengakhiri ketidakharmonisan eksekutif dan legislatif. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved