Breaking News:

Berita Politik

Begini Sikap PDA Saat Mengetahui Wahyu Wahab Ikut Teken Hak Interpelasi Terhadap Plt Gubernur

"Berarti dia anggota DPRA dari PDA yang ikut tandatangan sudah siap dengan segala risiko politik yang akan diputuskan oleh partai nantinya," ujarnya.

Dok Pribadi
Anggota DPRA dari PDA, Wahyu Wahab Usman 

LAPORAN MASRIZAL | BANDA ACEH

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Daerah Aceh (PDA) memberikan komentar terkait sikap anggota DPRA dari PDA, Wahyu Wahab Usman yang ikut menandatangani hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh.

Ketua I DPP PDA, Teungku Marsyuddin menyampaikan, bahwa sikap anggota DPRA dari PDA, Wahyu Wahab Usman tersebut merupakan sikap personal tanpa komunikasi dan persetujuan dari DPP PDA.

"Jauh sebelumnya, DPP PDA sudah mengeluarkan instruksi tertulis kepada seluruh anggota DPRA dari PDA untuk tidak mengambil sikap secara personal atau fraksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari partai, serta selalu memberikan laporan kepada DPP Partai," kata Tgk Marsyuddin kepada Serambinews.com melalui siaran pers, Selasa (8/9/2020).

Pria yang akrab disapa Tgk Mudas ini menambahkan, jika instruksi itu dilanggar sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR dari PDA, maka ia telah siap dengan segala konsekwensi atas sikap yang bertolak belakang dengan keputusan PDA.

"Berarti dia anggota DPRA dari PDA yang ikut tandatangan sudah siap dengan segala risiko politik yang akan diputuskan oleh partai nantinya," ujarnya.

Begini Pandangan Anggota DPRA Terhadap Edaran Stiker BBM Subsidi, Nilai tak Efektif & Harus Dicabut

Komisi C DPRK Simeulue Temukan Masih Ada Lokasi Galian C Ilegal Beroperasi

Wanita Ini Menangis Histeris Saat Tahu Cowok yang Disukainya Ternyata Penyuka Sesama Jenis

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 54 dari 81 anggota DPRA memberikan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas usulan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Salah satu di antaranya adalah Wahyu Wahab Usman, yang merupakan anggota DPRA dari Fraksi PKB-PDA. Padahal fraksi ini sejak awal merupakan pendukung Pemerintah Aceh bersama Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP dan ketiganya tidak sepakat dengan wacana hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh.

Kepada Serambinews.com, Wahyu menyampaikan alasannya ikut menandatangani hak interpelasi tersebut. "Sebetulnya diawal hal ini tidak menarik bagi saya," jelasnya.

"Tetapi ketika di paripurna pembukaan masa sidang DPR Aceh pada hari Senin, 31 Agustus 2020 kemarin, tidak dihadiri oleh yang bersangkutan (Plt Gubernur Aceh)," jelas Wahyu kepada Serambinews.com melalui WhatsApp, Selasa (8/9/2020).

"Kemudian (jadwal paripurna) direschedule keesokan harinya pada hari Selasa, 1 September 2020, Beliau (Plt Gubernur Aceh) juga tidak hadir, maka saya menilai ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik antar kami dan mereka," tukas Wahyu Wahab Usman yang juga Owner Perusahaan Otobus (PO) Kurnia Group itu.

7 Tips dan Trik Memperbaiki Hubungan Cinta yang Sudah tak Sehat

Daftar Harga iPhone Bulan September 2020 Terbaru: dari iPhone 7 Plus hingga iPhone 11 Pro Max

Lari dari Kejamnya Kim Jong Un, Wanita-wanita Korea Utara Malah Dijadikan Budak Nafsu di China

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved