Bantah Janjikan Ganti Rugi, Manajer PT MSSB: Yang Ada Validitas dan Verifikasi Lahan

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Manajemen Hak Guna Usaha (HGU) PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB) membantah soal wacana ganti rugi lahan masyarakat yang bersengketa dengan pihaknya.

Bantahan tersebut disampaikan Manajer PT MSSB Juliandi Pane ketika dikonfirmasi Serambinews.com, Jumat (11/9/2020) terkait pernyataan anggota DPRK Subulussalam.

Juliandi mengaku bingung ketika mendapat pertanyaan dari wartawan menyangkut statemen anggota DPRK Subulussalam soal ganti rugi lahan.

Dikatakan, dalam pertemuan Februari lalu dimediasi Polres Subulussalam bersama pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh menyimpulkan validitas dan singkronisasi kelengkapan dokumen masing-masing.

Pascapertemuan itu, kata Juliandi hari pertama perwakilan perusahaan termasuk masyarakat dan tim turun ke desa Dah.

Pasalnya di Desa Dah dikatakan belum diganti rugi oleh koperasi milik Saleh Bangun.

• Pemko Subulussalam Sediakan Santunan untuk Keluarga Korban Covid-19, Segini Jumlahnya

• Selamat Jalan Pak JO, Terima Kasih Warisan Keteladanan  

• Gajah Jinak di CRU DAS Peusangan Akhirnya Mati Setelah Menjalani Perawatan di PLG Saree

Di lokasi kemudian dilakukan validitas dimana ikut bersama Kabag Ops dan Kasat Reskrim Polres Subulussalam.

Juliandi menyebutkan hari kedua tim kembali turun untuk validitas termasuk ke Sepadan. Namun tiba-tiba keluar undangan rapat dari DPRK Subulussalam.

Akhirnya, proses validitas distop sampai saat ini.

“Sebenarnya dari pihak Koperasi Saleh Bangun sudah mau duduk bersama menyelesaikan dan validitas dengan masyarakat,” ujar Juliandi.

Ia membantah jika dalam rapat selama dia ikuti ada ada kesepakatan ganti ragi lahan. Selama rapat yang dia ikuti hanya validitas lahan terkait.

Adapun lahan yang disengketakan seluas 447 hektare. Lahan ini berada di HGU B seluas 285 hektare dan HGU A seluas 162 hektare.

Intinya, kata Juliandi sejauh ini tidak sebuah kesepakatan atau perjanjian untuk mengganti rugi lahan.

Pasalnya, MSSB sendiri merasa jika lahan yang disengketakan merupakan HGU mereka.

Lebih jauh Juliandi menjelaskan lahan tersebut awalnya merupakan bagian koperasi Saleh Bangun.

Sementara lahan yang dikuasai Saleh Bangun itu juga merupakan areal HGU PT MSSB.

Karenanya merasa bukan haknya, pihak koperasi Saleh Bangun akhirnya melepas dengan segala biaya yang dikeluarkan diganti rugi PT MSSB.

Di sisi lain, koperasi Saleh Bangun sebelumnya dilaporkan telah mengganti rugi lahan kepada masyarakat.

Karenanya, PT MSSB heran mengapa masalah kembali muncul setelah lahan HGU yang semula dikuasai koperasi Saleh Bangun dikembalikan ke mereka.

Sebab, koperasi Saleh Bangun dikabarkan sudah mengganti rugi lahan seluas 585 hektare. Dalam hal ini pihak koperasi Saleh Bangun siap dikonfrontir.

“Intinya sampai sekarang kami tidak ada perjanjian ganti rugi lahan. Kami hanya menunggu proses validitas dokumen masing-masing,” ujar Juliandi.

Juliandi menilai rapat-rapat yang digelar selama ini selalu ngambang dan tidak ada kesimpulan.

Sejatinya, menurut Juliandi usai rapat Februari lalu maka aksi lapangan pada minggu pertama melakukan validitas.

Minggu ke 2 dan ke 4 verifikasi lapangan. Sehingga minggu kelima dapat dilakukan persentase.

Ketika disingung soal perjanjian dalam pertemuan 25 Mei 2019, Juliandi menyatakan bukan ranah kewenangannya. Sebab masa itu dia belum menjadi manajer di PT MSSB.

Sebelumnya diberitakan anggota DPRK Subulussalam, Bahagia Maha mengecam tindakan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) PT Mitra Sejati Sejahtera Bersama (MSSB).

“Kami mengecam perusahaan HGU PT MSSB karena sampai sekarang tidak ada merealisasikan ganti rugi lahan masyarakat,” kata Bahagia Maha kepada Serambinews.com, Jumat (11/9/2020).

Bahagia menyayangkan sikap manajemen PT MSSB terhadap masalah ganti rugi lahan masyarakat.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pihak PT MSSB sudah berulangkali membuat perjanjian namun sampai sekarang tidak terealisasi.

Bahagia pun menyatakan pihak HGU PT MSSB ingkari nota kesepakatan bersama yang dituangkan dalam BAP hasil rapat 10 Juli lalu.

Kesepakatan di sana menurut Bahagia menyangkut mengganti rugi lahan masyarakat yang akan dilakukan memverifikasi lahan terkait.(*)