Luar Negeri
Bukan Ingin Merampas, Ini Alasan Filipina Berkeras Ingin Mengambil Alih Sabah dari Malaysia
Tampaknya, Filipina menyadari bahwa diam yang berkepanjangan tidak akan pernah membawa masalah ini selesai begitu saja.
Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Mursal Ismail
Tampaknya, Filipina menyadari bahwa diam yang berkepanjangan tidak akan pernah membawa masalah ini selesai begitu saja.
SERAMBINEWS.COM - Sabah telah menjadi titik penting dalam hubungan Malaysia-Filipina sejak Persekutuan Malaya secara resmi dibentuk pada tahun 1963.
Manila telah lama tidak memantik api atas masalah ini, agar hubungan kedua negara ASEAN itu berjalan baik.
Tampaknya, Filipina menyadari bahwa diam yang berkepanjangan tidak akan pernah membawa masalah ini selesai begitu saja.
RUU untuk memasukkan Sabah dan domain maritim negara di Laut Filipina Barat pada peta di paspor negara itu, menghidupkan kembali perselisihan kedua negara.
Manila dan Kuala Lumpur baru-baru ini memperdebatkan masalah Sabah.
Melansir dari South China Morning Post, Sabtu (19/9/2020), Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin mengatakan dia akan menghidupkan kembali Biro Urusan Kalimantan Utara atau North Borneo Bureau di kementeriannya.
• Filipina Klaim Sabah Bagian dari Negaranya, Locsin: Kami Akan Menangani Ini Dengan Kekuatan Maksimal
• Terlibat Proyek di Laut China Selatan, Filipina Bakal Hentikan Kerjasama dengan Perusahaan China
Sementara itu, Malaysia telah mengeluarkan note verbale dan menolak klaim Filipina.
Note Verbale adalah komunikasi diplomatik yang disiapkan dengan sudut pandang orang ketiga dan tidak dibubuhi tanda tangan, alias kurang formal.
Sengketa Sabah adalah batu sandungan terbesar untuk meningkatkan perdagangan dan konektivitas di Kawasan Pertumbuhan ASEAN di Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina.
Manila berpendapat bahwa, mereka memperoleh kekuasaan dan kedaulatan atas sebagian Sabah sebagai penerus Kesultanan Sulu, yang ahli warisnya pemerintah Malaysia harus terus membayar sewa tahunan hingga 2013.
Kepulauan, bagian dari Mindanao, Palawan dan Sabah, yang terakhir disewakan kepada sindikat komersial Inggris pada tahun 1878, telah kembali ke pangkuan Filipina.
Namun, baik ahli waris kesultanan maupun Republik Filipina yang baru didirikan tidak dimintai pendapat, ketika administrasi Sabah dipindahkan dari Perusahan British North Borneo kepada Kerajaan Inggris pada tahun 1946.
Selama periode dekolonisasi, baik Filipina maupun Indonesia menentang pernyerahan Sabah, bersama dengan Sarawak, ke Pesekutuan Malaya sebagai penerus perusahaan kolonial Inggris di Kalimantan bagian utara.
• Tentara dan Warga Sipil Tewas, Wanita Indonesia Disebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Filipina
• Warga Indonesia Dilarang Masuk Malaysia, Pesawat AirAsia Tetap Terbang Jakarta-Kuala Lumpur