Breaking News:

Salam

Kita Apresiasi Pejabat yang Mengaku Covid-19

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan bahwa Bupati Simeulue, Erli Hasim MIKom dinyatakan positif Covid-19

For Serambinews.com
Tim Gugus Tugas Covid-19 Aceh Utara mempersiapkan pemakaman terhadap seorang pejabat di Aceh Utara yang meninggal dunia setelah reaktif Covid-19.   

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan bahwa Bupati Simeulue, Erli Hasim MIKom dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Pada hari yang sama dikabarkan pula bahwa Bupati Aceh Barat, Ramli MS reaktif Covid-19 berdasarkan hasil rapid test. Kemudian, setelah ditindaklanjuti dengan uji swab, hasilnya positif Covid-19, sebagaimana diberitakan LKBN Antara kemarin sore.Sehari sebelum Bupati Erli Hasim terkonfirmasi positif Covid-19, Wakil Bupati Simeulue, Hj Afridawati sudah duluan positif Covid.

Sebelas hari lalu, tepatnya 10 September 2020, Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST yang mengaku positif Covid-19. Sebelum Wakil Bupati Pidie, duluan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Drs Zainal Arifin yang dinyatakan Covid-19.

Jauh sebelumnya Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid juga positif Covid- 19. Ia bahkan sudah sembuh setelah melakukan isolasi mandiri 14 hari di Pendopo Bupati Aceh Singkil.

Sudah banyak kepala dan wakil kepala daerah yang terinfeksi virus corona di Aceh.Tapi kita bersyukur karena dalam waktu singkat semua mereka sembuh. Sejauh ini, dari kalangan elite pemerintahan di Aceh hanya Sekda Aceh Besar, Drs Iskandar MM yang tak terselamatkan nyawanya setelah terinfeksi Covid-19.

Nah, apa yang diperlihatkan oleh para bupati/wakil bupati ini berbanding terbalik dengan yang dilakoni pejabat di jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Para pejabat provinsi yang positif Covid-19 rata-rata sangat menutup diri.Informasi sakitnya rata-rata diredam agar tak diketahui bawahannya, apalagi publik.

Kalaupun ada yang mengaku, itu biasanya dilakukan setelah sembuh. Yang berkembang kemudian di kalangan insan pers dan masyarakat adalah sas-sus tentang berapa orang sebetulnya kepala dinas, Asisten Sekda Aceh, dan wakil direktur RSUZA yang terinfeksi Covid? Di mana mereka dirawat atau menjalani isolasi mandiri dan apakah isolasi mandiri mereka diawasi dengan ketat oleh tenaga medis yang ditunjuk?

Bukan apa, kita wajar khawatir karena akibat ketertutupan informasi ini bisa saja banyak orang yang tetap berinteraksi dengannya dan ujung-ujungnya memicu klaster pejabat, seperti terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta.

Keterbukaan itu tentu saja perlu mengingat mereka pejabat publik yang digaji dengan uang rakyat. Adalah penting bagi publik apakah mereka sudah sehat. Kapan mereka kembali bertugas untuk melayani publik. Dan sudah bisakah orang lain berdekatan atau berinteraksi kembali dengan mereka.

Seharusnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi-informasi seputar kondisi kesehatan pejabat publik bukanlah informasi yang dikecualikan.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved