Memutuskan Harga Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan di Pijay Lewat Medsos, 14 Pemilik Tanah Protes

"Anehnya sampai saat ini pihak pemerintah yang diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintah (Kabagpem) Muslim Qadri SSTP belum pernah melakukan duduk rapat dengan masyarakat pemilik tanah.

Dan justru memutuskan harga tanah lewat sosial media (sosmed) dan WhatsApp dengan Harga Rp 1 juta per Meter.

Dan ini sangat tidak sesuai dengan harga yang berlaku di tengah masyarakat apalagi kondisi tanah memiliki bangunan ruko," sebutnya.

Pembebasan tanah milik 14 warga Panteraja itu seiring dengan program pembangunan Duplikasi (Penggandaan) pada jembatan pada Krueng Panteraja yang kini sedang berjalan.

Adapun tanah tersebut menjadi pembangunan pendukung utama untuk akses ruas jalan yang menghubungi secara langsung pada pembangunan jembatan tersebut.

Pada intinya masyarakat sangat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan akses penyebearangan jembatan duplikasi ini.

Namun hal itu sepanjang hasil kesepakatan harga tanah sesuai dengan kesepakatan rapat atau keputusan bersama baik masyarakat pemilik tanah, kecamatan, dan pemerintah kabupaten.

Artinya bukan keputusan yang dikeluarkan secara sepihak.

"Kami tidak akan pernah melepas hak tanah ini jika harga tidak sesuai kesepakatan bersama,"jelasnya.

Kabagpem Setdakab Pijay, Muslim Qadri SSTP yang dihubungi Serambinews.com, Rabu (23/9/2020) mengatakan, dari 14 pemilik tanah ada beberapa pemilik tanah yang tidak setuju dengan harga yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aceh.

"Karena menurut mereka jika harga ketentuan tersebut (KJPP) mulia Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta, maka tidak akan mampu menutupi untuk menggantikan kembali bangunan Ruko pada tempat lain,"jelasnya.

Kendati demikian pihaknya juga akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak KJPP Aceh untuk menyampaikan harga tuntutan masyarakat demgan menghitung kembali.

Hal ini guna mempercepat proses pendukung pembangunan jembatan Duplikasi Panteraja.
Setelah adanya hasil ketentuan harga pihak pemerintah akan menggelar rapat musyawarah kembali.

Maka dalam hal ini masyarakat diminta untuk rela mendukung proses kesepakatan bersama ini agar tudak menghambat program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Apalagi seluruh persil tanah telah diukur oleh tim pemerintah.

"Pada intinya pemilik tanah 60 persen yang tidak memiliki Ruko telah sepakat dan hanya 40 persen masyarakat pemik tanah dengan memiliki bangunan Ruko masih dalam penjajakan kembali dan diharapkan dapat segera tuntas dalam waktu dekat ini," pungkasnya. (*)