Luar Negeri
Gerakan Antimonarki, Rakyat Thailand Desak Perubahan Konstitusi Negara Menjadi Republik
Selama lebih dari dua bulan protes anti-pemerintah, beberapa pemimpin protes mengatakan mereka mengupayakan reformasi terhadap sistem Negara Thailand.
Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Saya juga terkejut dengan diri sendiri yang begitu berani untuk berbicara," ujarnya
• Mungkin Ini Penyebab Selalu Gagal Mendaftar Kartu Prakerja
Mendengar hal itu, warga Thailand terkejut dengan tuntutan radikal para pengunjuk rasa
Beberapa orang yang lebih tua mendukung gerakan mahasiswa ini, kata Kanokrat Lertchoosakul, dosen ilmu politik dari Chulalongkorn University di Bangkok.
Yang lain mengatakan 'terkejut" bahwa para mahasiswa berani meminta bahwa institusi yang sakral, tidak bisa disentuh dan penuh dicintai ini harus melakukan reformasi.
"Tuntutan ini merupakan tuntutan paling radikal dalam sejarah politik Thailand," kata Lertchoosakul.
• Putra Presiden Jokowi Maju Dalam Pilkada Solo, Ini Rincian Harta Kekayaan Gibran Rakabuming
"Generasi yang lebih tua tidak berani berbicara mengenai apa yang mereka pikirkan. Apakah kita suka atau benci mengenai sesuatu, kami hanya menyimpan di dalam hati. Inilah ajaran yang kami terima dari kecil," jelasnya.
Semua orang menunggu langkah Raja
Sementara para pengunjuk rasa yang bersiap-siap ditahan menurut hukum di negeri itu, PM Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan Raja tidak memerintahkan agar ada penahanan.
Polisi mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menindak para pemimpin demo yang berlangsung 19 September 2020 lalu.
Namun sampai sekarang belum melakukan dan tidak mengatakan pasal apa yang dilanggar.
PM Prayuth sudah memperingatkan bahwa Thailand akan 'terbakar api besar' bila perbedaan terus terjadi.
• Dapat Amnesti Raja Thailand yang Berulang Tahun, 51 Nelayan Aceh Dibebaskan
• Dikenal Sebagai Raja Terkaya, Raja Thailand Lebih Suka Habiskan Uang Untuk Bersenang dengan Wanita
Namun sejauh ini masih mengijinkan unjuk rasa besar dilakukan dengan alasan kebebasan berpendapat.
Dia mengatakan bahwa, desakan bagi adanya reformasi monarki adalah hal yang tidak bisa diterima dan, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mendiskusikan hal tersebut.
"Saya mendengar protes politik warga dan masalah berkenaan dengan konstitusi, saya menghormati pendapat mereka," kata PM Prayuth.
"Namun saat ini negara kita memiliki masalah mendesak yang harus ditangani yaitu kehancuran ekonomi karena Covid-19," pungkasnya. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)
• Menatap Indahnya Suasana Malam Kota Banda Aceh dari Puncak Glee Gurah
