Ternyata Dua dari 20 Jalur Rempah di Indonesia Ada di Aceh, Lokasinya di Lokus Dua Kerajaan Besar

“Realitas ini jangan hanya menjadi remanism atau romantika sejarah belaka, tetapi harus dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk membangun Aceh ke depan.

"Dengan kata lain, jalur rempah ini harus menajdi nilai tambah perekonomian Aceh di masa depan,” kata Drs Mawardi Umar MA, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Perwakilan Aceh yang tampil sebagai salah satu narasumber.

Narasumber lainnya yang tampil pada FGD hari kedua itu adalah Jamaluddin MSi selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta Kadis Pendidikan Aceh yang diwakili Drs Zulkarnaini selaku Kasubbag Tata Usaha UPTD Balai Tekkomdik Disdik Aceh.

Baca juga: Presiden Kirgistan Sooronbay Jeenbekov Mengundurkan Diri, Untuk Hindari Pertumpahan Darah

Baca juga: Ini Waktu Tepat Minum Air Kelapa Efektif untuk Meningkatkan Kesehatan, Simak 13 Manfaatnya

Baca juga: Bireuen Terpilih sebagai Kabupaten Kreatif untuk Peserta Daring Festival Kemenparekraf

Sedangkan pada FGD hari pertama (Rabu), tampil empat narasumber. Masing-masing Plt Gubernur Aceh yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ir Tanwier Mahdi MM, Wali Kota Banda Aceh yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan, Dr Saminan MPd, Kepala BPNB Aceh-Sumut, Irini Dewi Wanti MSP, dan Dosen Hukum Adat Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr M Adli Abdullah MCL.

FGD hari pertama difasilitasi oleh Dr Sulaiman Tripa MH dari Fakultas Hukum Unsyiah, sedangkan FGD hari kedua dimoderatori oleh Yarmen Dinamika dari Serambi Indonesia.

Identifikasi jalur rempah
Dalam FGD yang rata-rata dihadiri 25 peserta itu direkomendasaikan juga perlunya dilakukan identifikasi situs-situs jalur rempah di Aceh melalui kajian akademik yang komprehensif.

Pemerintah Aceh pun diimbau perlu menerbitkan regulasi yang terkait dengan jalur rempah di Aceh, di samping menyediakan dukungan anggaran bagi proses identifikasi dan revitalisasi jalur rempah dimaksud.

Selain itu, jalur rempah Aceh penting pula dijadikan muatan lokal dalam pembelajaran di sekolah-sekolah sebagai media edukasi dan inspirasi bagi generasi masa depan.

Direkomendasikan juga perlu segera dirumuskan konsideran yang kuat, logis, dan argumentatif mengapa narasi tentang jalur rempah Nusantara ini perlu diusul ke Unesco di mana Aceh menjadi salah satu lokusnya.

Baca juga: Palestina Sampaikan Surat ke DK PBB, Protes Permukiman Baru Israel di Tepi Barat

Baca juga: Pemerintah India Bantu Palestina Jutaan Dolar AS Melalui Badan Pengungsi PBB

Baca juga: Beginia Cara Migran Rohingya Belajar Bahasa Indonesia, dari Mengenal Alfabet & Angka hingga Mengeja

Sejalan dengan itu, perlu pula dirumuskan rencana aksi secara spesifik melalui lokakarya atau semiloka atau sejenisnya yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Selain itu perlu disegerakan display rempah-rempah Aceh di Museum Aceh dengan penjelasan yang akurat dan memadai.

Perlu pula upaya untuk memperkuat narasi tentang jalur rempah melalui digitalisasi agar lebih disukai dan diapresiasi oleh kaum milenial sehingga membuat wacana ini berkelindan antargenerasi.

Selain itu, perlu dikoordinatkan melalui GIS titik-titik jalur rempah di Aceh dalam rencana zonasi planologi kota sehingga tidak terjadi seperti kasus Gampong Pande, di mana situs sejarah kemudian di atasnya dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Terkahir, peserta FGD merekomendasikan perlunya dibangun monumen-monumen di bekas jalur rempah di sejumlah lokasi di Aceh. Selain untuk tujuan memelihara memori kolektif rakyat Aceh, juga bisa diandalkan sebagai objek wisata sejarah.

Baca juga: Rahasia Keistimewaan Puasa Senin Kamis Terkuak, Ini Penjelasan Ustaz Abdul Somad

Baca juga: Selama Pandemi Covid-19, BP Jamsostek Terbitkan Sejumlah Regulasi untuk Mendukung Pemerintah

Baca juga: Antisipasi Dampak Ekonomi Akibat Covid-19, Wali Nanggroe Minta Aceh Jalankan Rekomendasi Unsyiah

Tim perumus FGD dua hari itu terdiri atas Drs Mawardi Umar MA, Dr Bustami Abubakar MHum, Dr Reza Idria MA, Hermansyah MHum, dan Yarmen Dinamika.(*)