Breaking News:

Opini

Menelisik Kasus Kekerasan Seksual di Birem  

Terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan kasus pemerkosaan yang terjadi pada 10 Oktober 2020, hari Sabtu dini hari, di Birem Bayeun

Editor: bakri
Menelisik Kasus Kekerasan Seksual di Birem   
IST
Nur Asyiah, Pemerhati Masalah Perempuan dan Anak, Direktur Cahaya Institut

Oleh Nur Asyiah, Pemerhati Masalah Perempuan dan Anak, Direktur Cahaya Institut

Terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan kasus pemerkosaan yang terjadi pada 10 Oktober 2020, hari Sabtu dini hari, di Birem Bayeun, Aceh Timur, merupakan fenomena tindak kekerasan seksual yang terjadi untuk kesekian kalinya di Aceh.

Bila kita telusuri, ternyata, fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia, khususnya di Aceh, bukan merupakan fenomena baru. Secara nasional, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat setidaknya ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan baik dalam ranah personal ataupun publik sepanjang 2011 hingga 2019.

Bahkan, Komnas Perempuan menyebut setiap dua jam sekali setidaknya ada tiga perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Komnas Perempuan juga mencatat sejak 2011 hingga 2019, terdapat 23.021 kasus kekerasan seksual di ranah komunitas dengan pelaporan kekerasan dengan jenis perkosaan (9.039 kasus), sebagai jenis kekerasan seksual terbanyak.

Trend yang sama terjadi pula di Aceh. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh mencatat angka kekerasan anak dan perempuan di Provinsi Aceh mencapai 1.044 kasus pada 2019, dimana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling tinggi terjadi pada anak dan perempuan. Jumlah ini tentu saja jauh dari jumlah sesungguhnya, karena terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat tidak terungkapnya kasus yang terjadi. Misalnya, adanya kekhawatiran perempuan yang menjadi korban untuk melaporkan kasusnya.

Selain itu, alasan kurangnya bukti juga kerap dijadikan pembenar di tingkat kepolisan dan atau kejaksaan untuk menghentikan penanganan kasus. Proses hukum juga terhambat oleh kebiasaan menyalahkan perempuan korban dan pengaburan tindak kekerasan itu sebagai hubungan 'suka sama suka'. Semua ini menjadi kendala signifikan bagi korban kekerasan seksual dalam mengakses hak keadilan. 

Kekerasan seksual merupakan buah dari budaya patriarkhi.

Kasus perkosaan di Birem Bayeun adalah potret nyata kekerasan seksual pada perempuan. Kasus ini hanyalah salah satu dari sekian banyak contoh kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan di negeri ini. Tindak kekerasan ini tidak hanya bersifat endemis, tetapi juga pervasif dan berulang-ulang terjadi dimana-mana dalam kurun waktu yang sangat panjang.

Salah satu akar penyebabnya adalah adanya budaya patriarki yang masih subur di masyarakat. Patriarkhi merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat melalui proses yang panjang, dimana masyarakat melakukan pembedaan antara peran laki-laki dan peran perempuan, dimana laki-laki diberikan (memiliki) posisi yang lebih superior dibandingkan perempuan.

Sistem sosial ini mengakibatkan adanya ketidaksetaraan gender yang dimanifestasikan ke dalam berbagai diskriminasi dan ketidakadilan. Pembatasan ruang yang diberlakukan, membuat perempuan tidak mendapat aksesibilitas dan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Buruknya, salah satu perlakuan tidak menyenangkan yang didapat perempuan adalah kekerasan seksual.Patriarki membuat posisi perempuan lumrah untuk dijadikan objek seksual oleh laki-laki.

Bentuk kekerasan seksual atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi maskulinitasnya dalam relasi atau interaksinya dengan perempuan, dimana kekuasaan dan kekerasan digunakan dalam mendominasi dan mengendalikan orang lain.

Menurut Michael Kaufman, terdapat tiga faktor yang mendasari terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu (a) kekuasaan patriarki (patriarki power), (b) hak-hak istimewa (privilege) pada salah satu jenis kelamin, dan (c) sikap yang permisif (permission).

Pertama, kekuasaan patriarki menjadi pemicu utama di balik diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta dominasi. Budaya patriarki diperkuat melalui institusi baik sosial maupun politik, termasuk juga negara di dalamnya, dengan kebijakan perundang-undangan serta regulasi yang dikeluarkan.

Kedua, adanya hak-hak istimewa (privilege), yang diberikan oleh masyarakat pada laki-laki. Sebagai contoh di dalam masyarakat kita, terdapat hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki (baik sejak masa kanak-kanak hingga dewasa). Misalnya, sejak kanan-kanak, mereka bebas bermain di luar rumah, diberikan jenis permainan yang sifatnya lebih menantang, diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam ranah publik, misalnya, mereka ikut terlibat aktif dalam peran pengambilan keputusan, sementara peran perempuan hanya dibatasi pada peran-peran reproduktif.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved