Luar Negeri

Liput Demo, Pers Thailand Berada di Bawah Ancaman Pemerintah, Media: Kami Akan Tetap Memberitakan

Tayang: Senin, 19 Oktober 2020 23:04 WIB

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Mursal Ismail

Liput Demo, Pers Thailand Berada di Bawah Ancaman Pemerintah, Media: Kami Akan Tetap Memberitakan

Jack TAYLOR / AFP

Seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi menggunakan kerucut lalu lintas sebagai pengeras suara selama unjuk rasa anti-pemerintah di Monumen Kemenangan di Bangkok pada 18 Oktober 2020, saat mereka melanjutkan demonstrasi pada hari keempat secara berturut-turut untuk menentang keputusan darurat yang melarang pertemuan.

Baca Selanjutnya:

Harta Arlan, Wali Kota Prabumulih yang Punya 4 Istri Sekaligus, Kekayaannya Akan Dicek KPK

“Kami akan tetap menjalankan tugas sesuai prinsip jurnalistik, etika, dan hak serta kebebasan kami di bawah aturan hukum,” katanya dalam pernyataan.

Sedangkan media Prachatai menegaskan, sebuah kehormatan bagi medianya untuk melaporkan informasi akurat tentang hak asasi manusia dan perkembangan politik di Thailand.

“Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk terus melakukannya," tulis media itu dalam pernyataannya.

Keputusan darurat nasional di Thailand, yang diberlakukan sejak Kamis (15/10/2020), memungkinkan otoritas Thailand melarang media dan informasi lain yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Pengunjuk rasa pro-demokrasi mengambil bagian dalam unjuk rasa anti-pemerintah di Asok di Bangkok pada 18 Oktober 2020. (Mladen ANTONOV / AFP)

Langkah itu dilakukan ketika aksi unjuk rasa menentang pemerintah telah menyebar ke seluruh negeri, terutama setelah para pemimpin demonstrasi ditangkap.

Gerakan Free Youth dan the United Front for Thammasat and Demonstration telah meminta demonstran untuk beralih dari halaman Facebook mereka ke Telegram, setelah tersiar rumor bahwa mereka akan menjadi sasaran penangkapan pihak berwenang.

Mantan menteri keuangan dan kritikus pemerintah, Thirachai Phuvanatnaranubala juga mengecam langkah polisi.

Ia mengatakan negara itu telah bergerak mundur menuju "kediktatoran penuh".

Thailand diguncang protes anti pemerintah selama tiga bulan terakhir yang menuntut tiga hal, yakni pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, reformasi monarki, dan konstitusi baru yang demokratis. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)