Breaking News:

Berita Abdya

Mantan Keuchik Blang Makmur, Abdya Divonis 54 Bulan Penjara, Terbukti Korupsi Dana Desa

Selain mantan keuchik, Majelis hakim juga menvonis mantan bendahara Blang Makmur, Rusli Yahya (48), dengan hukuman 3,5 tahun atau 42 bulan penjara.

Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Saifullah
For serambinews.com
Kajari Abdya, Nilawati SH MH 

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Mantan Keuchik Blang Makmur, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Muhammad Aris (48), divonis 4,5 tahun atau 54 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Dalam sidang pamungkas itu, Muhammad Aris terbukti terlibat dalam korupsi dana desa Blang Makmur, Abdya ini sebesar Rp 445,6 juta.

Selain mantan keuchik, Majelis hakim juga menvonis mantan bendahara Blang Makmur, Rusli Yahya (48), dengan hukuman 3,5 tahun atau 42 bulan penjara.

Kajari Abdya, Nilawati SH MH, melalui Kasi Pidsus Kasi Pidsus, Riki Guswandri SH mengatakan, bahwa Muhammad Aris dan Rusli Yahya terbukti melakukan penggelapan dan tidak mampu dipertanggungjawabkan anggaran desa tahun 2018.

"Iya, yang bersangkutan saat menjabat, dari total anggaran Rp 1,28 miliar, ada item pekerjaan sekitar Rp 445,6 fiktif dan tidak mampu dipertanggungjawabkan," terangnya.

Baca juga: Raffi Ahmad Akhirnya Bertemu Tukang Bakso Mirip Dirinya, Ini Janji Suami Nagita Slavina Kepada Dimas

Baca juga: Pengurus FKUB Aceh Selatan Dilantiik, Ini Susunan Pengurus dan Pesan Bupati Tgk Amran

Baca juga: Tuntut Terdakwa Kasus Narkoba Hukuman Maksimal, Kajati Apresiasi Kejari Idi

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu, sebut Nilawati, lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari Abdya selama 5 tahun 6 bulan penjara.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

"Sejauh ini, belum tahu apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut," ungkap Kajari Abdya, Nilawati SH MH, melalui Kasi Pidsus Kasi Pidsus, Riki Guswandri SH.

Pekerjaan Fiktif
Untuk diketahui, dugaan korupsi dana desa itu bermodus pekerjaan diduga fiktif. Dana desa sebesar Rp 445,63 juta itu harusnya diperuntukkan untuk dua item pekerjaan di gampong setempat.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved