Opini
Politik Rempah Aceh
Pemerintah Indonesia menargetkan jalur rempah akan diusulkan kepada Unesco sebagai warisan dunia sebagaimana Cina sudah mengusulkan
Untuk politik maritim, Sultan Iskandar Muda ikut mengawasi proses ekpor di pelabuhan dengan tetap menjaga harga lada Aceh tetap tinggi. Kemudian Kerajaan Aceh Darussalam menyerang Johor, termasuk Kedah dan Malaka, kemudian mencabut akar perkebunan lada agar Aceh tetap menjadi produsen lada dengan harga yang dikontrol Sultan.
Selama pedagang Eropa membeli dengan harga yang tidak wajar sedangkan mereka memperoleh keuntungan yang berlipat di Eropah. Cara satunya adalah dengan tidak memberikan pilihan kepada para pedagang tersebut terhadap harga lada.
Pengangkutan ekspor lada dari Acah sampai menempuh Laut Mirah sudah berjalan sejak tahun 1530-an dan 1580-an. Pada 1615 Downton datang memenuhi kapalnya dengan muatan lada. Pada 1637 Peter Mundylah yang pulang balik singgah di Aceh untuk mengambil muatan lada pula. Kontrak penjualan lada yang pertama diadakan dalam suasana curiga-mencurigai dan berangkat dari Aceh 22 Januari 1601 (Lihat Heeres).
Apa yang dapat dilakukan Aceh untuk mendukung Indonesia agar jalur rempah dapat direkontruksi? Pertama Aceh harus segera membuat kebijakan dalam bidang kebudayaan, salah satunya adalah Qanun Kebudayaan yang memuat upaya perlindungan terhadap situs-situs dan nilai kejayaan Aceh yang berkaitan dengan rempah seperti bekas-bekas kerajaan di Gampong Pande, di Pase, makam-makam raja, pedagang, pelabuhan dan barang berbentuk fisik bekas perkebunan rempah dan tempat produksi, menerbitkan naskah kuno yang berkaitan dengan rempah menyangkut kuliner, obat-obatan, dan aromatik.
Kedua, melaksanakan kajian ilmiah terhadap komoditi rempah, bekas perkebunan, pengaruhnya terhadap kuliner, perubatan dan lainnya. Dengan kata lain, kajian sejarah rempah Aceh, rempah untuk kuliner dan rempah untuk obar-obatan perlu diterbitkan secara masif.
Ketiga, perlu dilaksanakan kampanye jalur rempah untuk menumbuhkan kesadaran para pemegang kebijakan menggali potensi rempah Aceh menjadi komoditi dan pendapatan masif masyarakat Aceh (2021).
Keempat, pada PKA 2022 rempah ini harus dijadikan tema mengali semua potensi rempah Aceh untuk dibangkitkan dan kemudian diimplemtasikan ke dalam RPJM periode berikutnya agar Aceh bisa kembali memproduksi lada dan rempah lainnya di samping itu jalur rempah ini menjadi obyek wisata baru.
Kelima, kerjasama internasional seperti Andaman, India, Malaysia, Singapore dan negara Asean lainnya, UEA, dan lainnya terutama dalam menghidupkan "nostalgia: jalur rempah sambil meningkatkan ekonomi Aceh.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/kalak-bpba.jpg)