Kontrak dengan PHE Berakhir, Gubernur Nova Harap Pusat Setujui Migas Blok B Dikelola Penuh oleh Aceh

Menurut Nova, hal ini menyusul berakhirnya kontrak pengelolaan Blok B oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mulai besok, Selasa (17/11/2020). 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM,JAKARTA - Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mengharapkan Pemerintah Pusat menyetujui sepenuhnya pengelolaan minyak dan gas (Migas) di Blok B Aceh Utara kepada Pemerintah Aceh.

Tepatnya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh, yaitu PT Pembangunan Aceh (PEMA). 

Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Menurut Nova, hal ini menyusul berakhirnya kontrak pengelolaan Blok B oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mulai besok, Selasa (17/11/2020). 

"Saya meminta doa dan dukungan masyarakat Aceh agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyetujui penyerahan penuh pengelolaan minyak dan gas bumi Blok B di Aceh Utara kepada PT PEMA.

Kalau  disetujui pengelolaan diberikan kepada Aceh, nantinya akan ada transisi hingga Januari 2020, kira-kira tiga bulan," kata Nova didampingi Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal, S.STP, MSi. 

Baca juga: Bangun Rumah Dari Nol di atas Tanah Mertua, Setelah Jadi Malah Angkat Kaki, Wanita Ini Merasa Nyesal

Baca juga: Tak Pernah Sumbang PAD, Anggota Dewan Usul PDAM Tirta Montala Diserahkan ke Swasta, Ini Respon Dirut

Baca juga: VIRAL Kedekatan Manusia dengan Monyet Saling Mencari Kutu Rambut, Saling Tundukkan Kepala

Kemudian tambah Nova, pengelolaan bisa langsung dilakukan PT PEMA secara penuh, yang merupakan BUMD milik Pemerintah Aceh. 

"Selanjutnya tinggal mencari kemitraan untuk memelihara eksisting, agar produksinya tetap optimal," lanjut gubernur. 

"Lalu membuat rencana pembangunan yang baru untuk mengeksplorasi, serta mengeksploitasi sumur-sumur baru. Dan kita akan cari partner pengusaha nasional dulu sebelum ke asing," tambahnya. 

Ia mengatakan, kalau ini terjadi akan ada manfaat baik untuk Pemerintah Aceh Utara, masyarakat Aceh utara, dan Pemerintah Lhokseumawe, rakyat Lhokseumawe, serta untuk rakyat Aceh secara umum. 

Pasalnya, dengan dikelola oleh Aceh, maka ada penambahan pendapatan asli daerah. 

"Mudah-mudahan ini jadi satu variabel yang bisa menaikan kesejahteraan, dan juga menurunkan angka kemiskinan," ujarnya.