Breaking News:

Kupi Beungoh

Gubernur Nova Iriansyah dan Dilema Majelis Adat Aceh

Ada yang beda dengan Mubes MAA tahun ini, berupa pro kontra yang turut mewarnai forum tertinggi MAA tersebut.

IST
Mulyadi Nurdin, Lc, MH 

Oleh Mulyadi Nurdin, Lc, MH*)

MUSYAWARAH Besar (Mubes) Majelis Adat Aceh (MAA) yang dibuka oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Kamis (26/11/2020), telah memilih Prof. Dr. Farid Wajdi Ibrahim, MA sebagai Ketua MAA periode 2021-2025.

Ada yang beda dengan Mubes MAA tahun ini, berupa pro kontra yang turut mewarnai forum tertinggi MAA tersebut.

Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Pemerintah Aceh terkait Mubes MAA tahun 2018 menambah panjang daftar kontroversi.

Kontroversi itu dimulai tahun 2019 ketika Pemerintah Aceh menolak melantik Ketua MAA terpilih H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum, hasil Mubes MAA tahun 2018, yang berlanjut dengan gugatan ke Pengadilan.

Menyikapi kekosongan kepemimpinan MAA, Pemerintah Aceh di bawah Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat itu, mengisinya dengan jabatan Plt. Ketua MAA pada tahun 2019 dan 2020, yang dibarengi dengan revisi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, sehingga melahirkan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2020 tentang Majelis Adat Aceh.

Beberapa hal subtantif direvisi dalam Qanun tersebut termasuk di dalamnya memuat tentang tata cara Pemilihan Ketua MAA melalui Mubes.

Berdasarkan regulasi baru tersebut, Pemerintah Aceh menggelar kembali Mubes MAA.

Namun di saat hampir bersamaan, Hakim MA telah memutuskan menolak permohonan kasasi dari Gubernur Aceh terkait Mubes sebelumnya.

Mungkin bagi Pemerintah Aceh Mubes kali ini berbeda dalam perspektif hukum, karena berada di luar gugatan, disebabkan Mubes dilaksanakan berdasarkan Qanun baru, sedangkan Mubes MAA tahun 2018 berdasarkan Qanun lama. 

Halaman
1234
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved