Breaking News:

Luar Negeri

Iran Keluarkan UU untuk Tingkatkan Kemampuan Nuklir

Sementara, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan dia menentang penerapan undang-undang baru tersebut, seperti yang dilansir dari BBC pada Kamis (3/1

AFP PHOTO / HANDOUT
Foto yang dirilis pada 9 April 2019 oleh kantor kepresidenan Iran, menampilkan Presiden Iran Hassan Rouhani (kanan) saat mengunjungi fasilitas teknologi nuklir Iran di Teheran.(AFP PHOTO / HANDOUT)= 

SERAMBINEWS.COM, TEHERANIran berupaya untuk menghentikan PBB melakukan inspeksi ke situs nuklirnya dan untuk meningkatkan pengayaan uranium, melalui undang-undang baru yang disetujui oleh parlemennya.

Undang-undang tersebut akan mengharuskan pemerintah melanjutkan pengayaan uranium hingga 20 persen atau 3,67 persen lebih tinggi dari batas jumlah kesepakatan nuklir 2015, jika sanksi yang melumpuhkan Iran tidak dikurangi dalam 2 bulan.

Sementara, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan dia menentang penerapan undang-undang baru tersebut, seperti yang dilansir dari BBC pada Kamis (3/12/2020).

Langkah pembentukan undang-undang baru itu muncul setelah terjadi pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir top Iran, Mohsen Fakhrizadeh pada Jumat (27/11/2020).

 Fakhrizadeh tewas dalam serangan misterius di sebuah jalan di luar ibu kota Teheran, yang diyakini dilakukan oleh Israel dan kelompok oposisi yang diasingkan dengan menggunakan senjata kendali jarak jauh untuk melakukan penembakan.

Israel belum secara terbuka mengomentari tuduhan keterlibatannya.

Fakhrizadeh memainkan peran penting dalam program nuklir Iran, tetapi pemerintah bersikeras bahwa kegiatan nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai.

Kegiatan nuklir Iran sejauh ini telah dikenakan sanksi Barat yang melumpuhkan, yang bertujuan mencegahnya mengembangkan senjata nuklir.

Baca juga: Israel Datangkan 7 Kapal Misil Baru, Untuk Serang Iran?

Baca juga: Iran Berhasil Identifikasi Pelaku Pembunuh Mohsen Fakhrizadeh: Penyelidikan Capai Tahap Akhir

Hukum baru Iran

Di bawah undang-undang yang diratifikasi oleh Dewan Pengawal Iran, Teheran akan memberikan waktu 2 bulan bagi negara-negara Eropa yang terlibat dalam kesepakatan nuklir 2015, untuk bekerja meringankan sanksi pada minyak Iran dan sektor keuangan yang diberlakukan setelah AS membatalkan kesepakatan pada 2018.

Halaman
123
Editor: Faisal Zamzami
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved