Breaking News:

Fintech

Hati-hati Fintech Lending Ilegal, Hubungi OJK 157 untuk Mengetahui yang Legal

Penawaran investasi ilegal terhitung sejak 2017 hingga 2020 terus meningkat. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam berinvestasi.

OJK Aceh / Serambinews.com
Ingin Penghasilan Tambahan atau Dapat Pinjaman? Fintech Bisa Jadi Pilihan 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Mendekati akhir tahun biasanya kebutuhan masyarakat meningkat, dan tentunya hal ini membutuhkan dana lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Apabila ingin melakukan pinjaman ke fintech lending, maka pastikan dulu legalitasnya agar tidak tertipu.

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia melalui laman instagramnya @ojkindonesia, Senin (14/12/2020) menyampaikan hingga 7 Desember 2020 terdapat 152 fintech lending legal yang terdaftar dan berizin OJK.

Untuk mengetahui daftar fintech lending legal, masyarakat dapat langsung mengunjungi website resmi OJK di www.ojk.go.id atau menghubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp 081 157 157 157.

Sementara itu, Kasubbag EPK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Moishe Sofian AS saat menjadi pemateri dalam Webinar dengan tema “Melihat Prospek Investasi  Saham dan Logam Mulia di Masa Pendemi Covid-19 serta Waspada Investasi”, yang disiarkan langsung melalui Facebook Serambinews.com, Senin (7/12/2020) menyampaikan penawaran investasi ilegal  terhitung sejak 2017 hingga 2020 terus meningkat.

Sehingga hal ini harus menjadi perhatian masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi.

Pada 2017 tercatat ada 79 entitas investasi ilegal, kemudian naik menjadi 106 entitas investasi ilegal dan 404 entitas fintech peer to peer lending ilegal pada 2018. 

Selanjutnya pada 2019 tercatat sebanyak 442 entitas investasi ilegal, 68 entitas gadai ilegal, dan 1.493 entitas fintech peer to peer lending ilegal, dan pada 2020 per 3 Juli sudah tercatat sebanyak 160 entitas investasi ilegal, 25 entitas gadai ilegal serta 694 entitas fintech peer to peer lending ilegal.

“Peningkatan berkali ini menjadi alarm bagi kita, karena penawaran investasi ilegal ini bukannya berkurang tapi malah makin meningkat. Sementara data tahun 2020 tersebut masih terus berjalan. Kenapa ini harus hati-hati? Karena pada masa pandemic ini kita semua membutuhkan uang, tidak perduli terdampak Covid atau tidak, pasti kita butuh uang. Para pelaku investasi ilegal melihat ini sebuah peluang,” kataMoishe.

Baca juga: Gadai (Rahn), Sebagai Solusi Terbaik Dimasa Sulit

Baca juga: VIDEO Lihat Mantan Naik ke Atas Pelaminan, Pengantin Wanita Menjerit Histeris Sampai Pingsan

Baca juga: PNA Irwandi Yusuf Usul Kader Partai Aceh Muharuddin Sebagai Cawagub Aceh

Moishe menambahkan korban dari investasi ilegal ini tidak memandang umur, jabatan dan latar belakang pendidikan maupun pekerjaan, sebab cara yang digunakan untuk menggaet korbannya sangat canggih.

Dalam hal ini, ia juga menyampaikan terkait fintech ilegal yang menjadi penyebab utamanya yaitu perkembangan TI, kurangnya pemahaman masyarakat dan kondisi ekonomi nasabah yang tidak ada uang, tidak dipikir matang, penghasilan nasabah tidak cukup.

“Sedangkan dampak yang ditimbulkan pelaku menggunakan data pribadi nasabah, teror, intimidasi, pelecehan sehingga nasabah menjadi tertekan,” sebutnya.

Untuk ciri-ciri fintech ilegal adalah tidak terdaftar di OJK, bunga pinjaman yang tidak jelas, alamat peminjaman tidak jelas dan berganti nama, media yang digunakan pelaku fintech peer to peer lending ilegal tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi, tapi juga link unduh yang disebar melalui SMS atau dicantumkan dalam situs milik pelaku.

“Kemudian penyebaran data pribadi peminjam. Tata cara penagihan yang dilakukan tidak hanya kepada peminjam tapi juga ditagihkan kepada keluarga, rekan kerja hingga atasan. Serta fitnah, ancaman hingga pelecehan seksual dan penagihan sebelum batas waktu,” sebutnya.(*)

Baca juga: VIDEO Presiden Jokowi Beri Tanggapan soal Tewasnya 6 Laskar FPI dan 4 Warga Sigi

Baca juga: Soal Tewasnya 6 Laskar FPI, Komnas HAM Lakukan Penyelidikan Lapangan 3 Hari 3 Malam, Apa Temuannya?

Baca juga: Humaira, Bayi Penderita Tumor Ganas di Aceh Tenggara Butuh Biaya Operasi

Baca juga: Pilkada Aceh Disepakati Tahun 2022, KIP Setuju Tapi Bagaimana Masalah Anggaran?

Penulis: Mawaddatul Husna
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved