Menag tak Ragu dengan Aceh, Isu Kerukunan Antarumat Beragama Sudah Selesai
Isu kerukunan antarumat di provinsi ini dikatakannya bukan lagi menjadi persoalan. Hal itu disampaikan saat membuka dialog tokoh agama dan masyarakat
BANDA ACEH - Menteri Agama (Menag) RI, Fachrul Razi, tak ragu dengan kerukunan beragama di Aceh. Isu kerukunan antarumat di provinsi ini dikatakannya bukan lagi menjadi persoalan. Hal itu disampaikan saat membuka dialog tokoh agama dan masyarakat adat di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Minggu (13/12/2020).
"Bagi Aceh, isu kerukunan antarumat beragama sudah selesai. Aceh tidak lagi mempersoalkan isu kerukunan antarumat beragama. Buat Aceh bukan masalah lagi," kata Fachrul Razi di hadapan peserta yang berasal dari Kemenag Papua, Papua Barat, dan Maluku, serta Kemenag se-Aceh.
Program nasional yang mengusung tagline ‘Kita Cinta Aceh, Membangun Jembatan Kerukunan dan Kesetiakawanan dari Sabang sampai Marauke’ ini turut dihadiri Sekjen Kemenag, Nizar Ali, Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar, dan Gubernur Aceh yang diwakili Staf Ahli, Darmansyah.
Acara ini merupakan kegiatan lanjutan yang sebelumnya digagas di Papua dengan program ‘Kita Cinta Papua’ yang dilaunching di Kota Jayapura, Kamis 3 September 2020. Pada kegiatan yang juga dibuka oleh Menag Fachrul Razi ini turut dihadiri mantan panglima GAM, Muzakir Manaf alias Mualem.
Menag Fachrul Razi menyatakan bahwa kegiatan dialog yang menghadirkan pembicara dari pusat tersebut menjadi momentum penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa yang majemuk, katanya, Indonesia berpotensi menghadapi tantangan perpecahan.
"Salah satu yang paling penting kita jaga adalah kerukunan antarumat beragama. Karena kerukunan antarumat beragama adalah unsur pertama dalam kerukunan nasional. Dan saya bisa katakan perpecahan di dunia karena ketidakrukunan umat beragama," ujarnya.
Menurut putra Aceh itu, kerukunan antarumat beragama harus diawali dari kesadaran berdialog bersama, untuk saling memahami atas kemerdekaan. "Tugas penguatan kerukunan antarumat beragram di Indonesia tentulah tidak mudah, karena secara geografis Indonesia sangat luas," tambah dia.
Karena itu, jembatan kesetiakawanan dan kesadaran antaranak bangsa harus dibangun untuk memberikan dukungan moril antara satu daerah dengan daerah lain. "Alhamdulillah kita sadar bahwa keberagamana itu adalah rahmat, bukan sekatan, maka kita dapat merajutnya dengan sangat baik," ungkap dia.
Sementara Gubernur Aceh yang diwakili Staf Ahlinya, Darmansyah, dalam sambutannya antara lain menyampaikan bahwa semangat toleransi ini tentu terus ditingkatkan agar lebih baik lagi. "Untuk tujuan itu, kami senang sekali berbagi pengalaman dengan daerah lain," kata Darmansyah.
Pembentukan ‘Jembatan Kerukunan Aceh-Papua’ ini, dikatakan, adalah salah satu cara untuk menyebarkan virus semangat toleransi itu. Sebab, kondisi masyarakat Papua dan beberapa wilayah Indonesia Timur juga memiliki banyak kesamaan dengan Aceh.
"Melalui dialog ini kita rumuskan lagi langkah terbaik untuk memperkuat semangat keberagaman yang tidak hanya bermanfaat bagi Aceh, tapi juga bagi bangsa kita. Jika keberagaman ini dapat kita rawat, negeri ini pasti akan damai, sehingga program pembangunan berjalan lebih baik," ungkapnya.
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, Dr H Iqbal SAg Mag diawal pembukaan menyampaikan bahwa Aceh yang miliki aneka suku dan karakter masyarakat, terus menampakkan kerukunan dalam lintas sejarah.
Potret dan dinamika keumatan dan kerukunan di Bumi Serambi Mekkah kata Iqbal juga sangat kondusif dan berjalan sangat baik. Jalinan kerukunan antar umat beragama di Aceh, sama sekali tidak terganggu. "Kerukunan selalu berjalan sangat baik, juga toleransi sesama umat beragama. Juga di masa konflik, kerukunan antar umat beragama sangat terjaga. Masa konflik juga, bagi umat nonmuslim pun kerukunan di Aceh tidak terganggu," ungkap dia.
Saat penerapan syariat Islam, toleransi berjalan luar biasa dan ini dibenarkan oleh tokoh agama lain dalam setiap testimoninya. Kendati demikian, Iqbal tidak menampik adanya terjadi pergesekan, tapi itu hanya di internal umat beragama dan bisa diselesaikan dengan dialog.
Subsidi upah
