Mewujudkan Kembali Peradaban yang Gemilang  Melalui Implementasi Undang-undang Pemerintahan Aceh

Menurut Dahlan Sulaiman, “para saudagar Aceh kemudian pindah ke Medan dan menepati kawasan Kesawan”.

Saat Soeharto menjadi presiden, kebijakan terakhir yang merusak struktur perekonomian Aceh dan Kebudayaan Aceh adalah eksploitasi Migas di Blang Lancang dan penghentian status Pelabuhan Sabang tahun 1986.

Setelah itu, salah satu komoditi unggulan Aceh yaitu cengkeh, juga mengalami turbulensi karena monopoli oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dipimpin Tommy Soeharto pada 1992.

Aset Politik

Patriotisme dan nilai-nilai perjuangan yang dilakukan Sultan Mahmud Daudsyah melawan Belanda, begitu pula Tgk Daud Beureueh menghadapi kebijakan Jakarta yang tidak menghormati kedaulatan dan keadilan bagi Aceh, dan terakhir Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Tgk Muhammad Hasan di Tiro (1976) merupakan semangat perjuangan rakyat dalam menjaga dan membangun Aceh.

Spirit dan nilai-nilai perjuangan itu adalah kuatnya nilai-nilai kebangsaan, identitas, harga diri, harkat dan martabat, serta kedaulatan yang sudah tumbuh dan mengakar sejak 700-800 tahun yang lalu.

Semua itu merupakan “Aset Politik” yang akan terus tumbuh dan berkembang sepanjang zaman.

Baca juga: TA Khalid Interupsi Sidang Paripurma, Minta Pemerintah Perhatikan UUPA

Baca juga: Tim Advokasi MoU dan UUPA Serap Informasi dari Tim Perunding GAM, Singgung Masalah Bendera dan WN

 Periodesasi perjuangan selalu mengisahkan kedukaan dan heroisme, namun demikian era perjuangan kekinian dengan titik tolaknya perjanjian damai 15 Agustus 2005 di Helsinki-Finlandia dan pemberlakuan UU No.11/2006 menandakan era perjuangan politik dan diplomasi.

Saatnya GAM yang bertransformasi menjadi KPA dan Partai Aceh kembali membangun lobi-lobi dalam memobilisasi kekuatan politik untu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat Aceh.

Identitas dan Kebanggaan (pride) orang Aceh disebabkan oleh kuatnya akar kebudayaan yang dipengaruhi oleh Ke-Islaman. Ke-Acehan dan Ke-Islaman terpatri dalam sanubari orang Aceh, nilai-nilai itu yang menjaga dan mengawal setiap pola pikir, perilaku dan tindakan.

Kebangkitan Aceh

Gempa dan tsunami (26 Desember 2004) berdampak pada rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, juga berdampak pada penyelesaian konflik bersenjata dan berakhir dengan damai (15 Agustus 2005). Ternyata, kerahasiaan Allah dan hikmah yang Allah berikan untuk rakyat Aceh sangat besar, perjanjian Helsinki dan UU No.11/2006.

Juanda Djamal dalam salah satu diskusi series yang diadakan ACSTF menyampaikan,”Allah menyampaikan pesan pada rakyat Aceh, kalian berhentilah perang, tariklah nafas sejenak, dan mulailah berpikir dan membangun strategi baru perjuangan Aceh, yaitu politik dan diplomasi”.

Achehnese Civil Society Task force (ACSTF) bekerja sama dengan Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) melakukan review implementasi UU No.11/2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

ACSTF berupaya untuk mengoptimalkan implementasi UU tersebut di masa depan. Focus Group Discussion (FGD) series menghadirkan perwakilan dari GAM, politisi, NGO, aparatur pemerintah, akademisi, dan pengusaha. Ada beberapa pemikiran dan pernyataan yang disampaikan, antara lain: