Kebijakan Luar Negeri
Tahun 2021, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bertumpu pada Enam Langkah Diplomasi Ekonomi
Penguatan diplomasi ekonomi ini tidak lepas dari kebijakan Diplomasi 4+1 yang ditetapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
lihat foto
Situasi ini dapat mendorong Indonesia semakin terpuruk ke dalam resesi ekonomi.
Dia pun bertanya sejauh mana pemerintah Indonesia akan konsisten menolak bantuan AS dalam rangka normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel, sementara anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan mitigasi dan penanggulangan Covid-19 sangat terbatas.
“Ini salah satu tantangan polugri Indonesia di tahun akan datang,” ucap Ramdhan.
Baca juga: Pelapor Gisel dan Nobu Sarankan Keduanya Minta Maaf ke Publik, Pitra Romadoni Malah Dibully Netizen
Baca juga: Siapkan NIK, Begini Cara Cek Daftar Penerima Vaksin Covid-19 Gratis di pedulilindungi.id/cek-nik
Baca juga: Pablo Benua dan Galih Ginanjar Sudah Bebas dari Penjara, Rey Utami Ngaku Tak Tahu
Digital-based policy
Sementara itu Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Tatok Djoko Sudiarto menyampaikan pemerintah Indonesia harus menguatkan big data untuk menentukan arah diplomasi pada 2021.
Tatok mengatakan pandemi telah mendorong transformasi digital di berbagai lini, termasuk dalam kebijakan luar negeri.
“Beli apa-apa sekarang sudah big data, karena algoritma itu dihitung, jadi sciences-based policy. Kemlu harus punya basis data,” ucap Tatok dalam diskusi virtual capaian diplomasi dan arah kebijakan luar negeri Indonesia pada Senin.
Menurut Tatok, Kemenlu dalam hal ini harus menjadi komando big data untuk menguraikan arah kebijakan internasional pemerintah.
Selain itu, kata Tatok, pemerintah juga perlu mengembangkan industri kreatif dalam arah kebijakan diplomasi ekonomi.
“Di era Covid-19 ini, kita dipaksa betul untuk beradaptasi dengan teknologi,” tutur Tatok.
Tatok juga menekankan pentingnya Kementerian Luar Negeri memiliki paradigma human security di era pandemi.
Menurut Tatok, pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan antara ekonomi dan kesehatan.
“Harus ada sintesis antara ekonomi dan kesehatan. Harus dicari solusi ketika kunjungan wisatawan di Bali turun 90 persen karena ada kewajiban swab antigen,” ucap Tatok.
Menurut Tatok, munculnya varian baru Covid-19 menuntut pemerintah untuk memikirkan ulang formulasi dalam kebijakan diplomasi.
“Ini akan menjadi pekerjaan berat tahun 2021,” kata dia.(AnadoluAgency)
