Berita Banda Aceh
Aktivis Nasional Asal Aceh: Kekosongan Wakil Gubernur Menghambat Pembangunan Aceh Hebat
Aceh telah kekosongan Gubernur definitif selama 2 tahun lebih sampai 5 November 2020 dilantiknya Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Tokoh Muda Nasional asal Aceh, Munawar Khalil ikut menyoroti perjalanan Pemerintahan Aceh Hebat.
Menurutnya, Pemerintahan Irwandi-Nova telah pincang sejak memasuki tahun kedua Pemerintahannya.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan, pasalnya sejak ditetapkan Irwandi Yusuf sebagai tersangka setelah OTT KPK, (4/7/2018).
Aceh telah kekosongan Gubernur Aceh definitif selama 2 tahun lebih sampai pada tanggal 5 November 2020 dilantiknya Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif.
Lebih lanjut, Aktivis Nasional itu mengatakan, sejak dilantik menjadi Gubernur Aceh sampai saat ini Pemerintahan Aceh masih kekosongan kursi Wakil Gubernur.
"Sudah hampir dua bulan lebih belum ada tanda-tanda siapa yang akan menggantikan posisi Wakil Gubernur Aceh selepas Nova," kata Munawar Khalil dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Rabu (6/1/2021).
Kondisi ini menurut Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala dapat menghambat Pembangunan Aceh.
Pasalnya dalam perspektif kebutuhan Aceh, meliputi pembangunan dan kepentingan rakyat, Wakil Gubernur memang dibutuhkan untuk membantu Gubernur Aceh dalam berbagai bidang.
Baca juga: Gubernur Aceh Serahkan Tiga Bansos Tunai Serentak
Apalagi hari ini banyak sekali kegiatan di Aceh yang tidak dapat dihadiri oleh Gubernur seharusnya bisa digantikan oleh Wakil Gubernur.
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB- PII) itu menilai, secara hak konstitusional, sejauh masih ada waktu meskipun sisa 1 hari tetap harus ada upaya serius dan konkrit untuk melakukan pergantian Wakil Gubernur Aceh.
"Sebagaimana kita ketahui Aceh memiliki beban besar dan anggaran cukup besar tiap tahun diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka tidak akan efektif jika hanya dipimpin Gubernur Nova sendiri," ujar Aktivis Nasional yang pernah menjabat Ketua Umum PW PII Aceh itu.
Menurutnya, pengawasan tanpa adanya Wakil Gubernur Aceh tidak akan berjalan normal.
Malah memungkinkan muncul peran Wagub siluman yang dilakukan orang-orang berkepentingan terhadap proyek dan politik ekonomi.
Baca juga: Gubernur Nova: Refleksi 16 Tahun Tsunami Momentum Kebangkitan Aceh dari Pandemi Covid-19
Menurut Munawar, kondisi tersebut sangat berbahaya bagi Aceh dan bagi Nova sendiri karena cepat atau lambat akan ketahuan akan ada bocoran banyak masalah.
Lebih lanjut, Munawar mengatakan bahwa Aceh itu luas, maka pentingnya adanya seorang Wagub guna dapat membantu Gubernur dalam urusan kelancaran pembangunan Aceh.
Salah satunya jika dalam keadaan terjadi persoalan besar dan bencana pada waktu yang hampir sama maka tidak akan memperlambat penanganan.
Dirinya mencontohkan, baru-baru ini juga ketika terjadi musibah banjir di beberapa kab/kota di Aceh tidak terlihat keberadaan Gubernur di lokasi kejadian.
Baca juga: BREAKING NEWS - Tangan Perawat RSUTP Abdya Putus Kena Pisau Pemotong Rumput yang Lepas
"Aceh belum selesai dari dampak konflik. Pak Nova dalam hal ini bukan seorang aktifis pejuang masa konflik dan tidak terlibat aktif juga dalam proses perdamaian.
Maka betapa butuh seorang Wagub yang mampu membantu pak Nova untuk menuntaskan hal hal yang bernuasa dampak konflik.
Pembangunan itu bukan fisik saja tetapi nonfisik dan sosial budaya perlu penanganan serius di Aceh," tegas Munawar lagi.
jika terjadi kegagalan pergantian Wagub sebut Munawar, itu berarti ada kesengajaan.
Dan Gubernur selaku pembina politik di daerah menurut undang-undang dipastikan bersalah, partai pengusung juga bersalah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selaku lembaga pengawasan resmi negara juga ikut bersalah.
Baca juga: Petugas Tegur Salah Satu Pengelola Rumah Makan Ternama di Aceh Besar Untuk Terapkan Protkes
Dengan demikian, Munawar Khalil menyarankan semua pihak harus pro-aktif.
Gubernur Aceh jangan hanya menunggu dari partai pengusung.
Apalagi pada saat yang sama Nova Iriansyah selain sebagai Gubernur Aceh juga sebagai ketua partai, jadi semakin bersalah dan nampak kesengajaan.
Maka untuk membuktikan niat baik demi kepentingan Aceh, tambah Munawar lagi, Gubernur Aceh, partai pengusung dan DPRA harus pro-aktif bekerja cepat untuk segera menggantikan Wakil Gubernur Aceh.(*)
