KMP Papuyu tak Bisa Sandar, Warga Pulo Aceh Melarat, Begini Harapan Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Besar 

SERAMBINEWS.COM, JANTHO  - Kapal Papuyu tak bisa bersandar sejak tiga minggu terakhir di Pulo Breuh, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Akibatnya, warga pulau terluar itu tak dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Muhibuddin Ibrahim alias Ucok Sibreh, kepada Serambinews.com dalam rilisnya, Senin (25/1/2021) mengatakan, ia telah dihubungi salah seorang tokoh muda Pulo Aceh, Minggu (24/1/2021) dalam komunikasi via telephone seluler.

Masyarakat mengeluhkan, KMP Papuyu sudah tidak bersandar ke Pulo Breuh sejak 2 Januari 2021 hingga sekarang, karena persoalan tidak layaknya kondisi fasilitas pelabuhan, dimana satu tiang pelabuhan patah.

Kondisi tersebut, kata politisi Golkar Aceh Besar ini, hingga kini belum mendapatkan perhatian sama sekali oleh pemerintah, dalam hal ini pihak Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS) selaku badan otorita pengusahaan kawasan,  tidak mau mengambil sikap terhadap masalah ini. "Dan, BPKS beralasan akan mengusahakan pelabuhan permanen di Pulau Breuh," ungkap warga yang disampaikan kepada Ucok Sibreh.

Dampak ini, lanjut Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Besar ini,  membuat roda perekonomian masyarakat Pulo Breuh menjadi terganggu, bahkan berakibat pada lonjakan harga kebutuhan pokok yang melambung. Dan kondisi ini sangat merugikan para pedagang atau pengusaha kecil yang melakukan kegiatan ekonomi disana.

Masyarakat pun, lanjut Ucok Sibreh,  sangat merasakan kesulitan untuk  mendapatkan kebutuhan pokok karena pasokan dari daratan tersendat. Kondisi yang tidak mendapatkan perhatian pemerintah ini membuat warga setempat mulai berusaha dengan membuat tiang pancangan baru tempat kapal bersandar, namun untuk memancang pohon kelapa juga membutuhkan alat berat.

"Apa yang disampaikan oleh masyarakat Pulo Breuh ini membuat rasa semua prihatin," ujar Ucok Sibreh.

Untuk itu, Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar ini menyesalkan kinerja BPKS khusus yang bertanggung jawab terhadap Pulo Aceh dimana persoalan ini sudah hampir sebulan tapi seperti terkesan tutup mata terhadap permasalahan orang banyak, apakah memang tidak peduli atau bahkan memang tidak berkantor disana untuk dapat melihat langsung masalah yang dihadapi masyarakat kepulauan itu.

"Saya meminta kepada BPKS agar dapat segera mencari solusi terhadap masalah ini," ujar Ucok Sibreh.

Pemerintah segera menggunakan dana BTT daerah atau lainnya agar dapat menyelesaikan masalah yang menyangkut hajat hidup orang, bila BPKS tidak mampu, paling tidak segera mengupayakan pelabuhan darurat sampai ada yang permanen.

"Karena Pulo Aceh berada dalam kawasan BPKS harus segera ada  koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan kabupaten untuk mengambil kebijakan strategis dalam penanganan pelabuhan darurat di Pulo Aceh. Kepada masyarakat juga kami minta agar dapat bekerjasama agar semua masalah segera dapat terselesaikan," ujar Ucok Sibreh. (*)

Baca juga: 14 Napi di Lapas Narkotika Langsa Dapat Asimilasi Covid-19, Jika Lakukan Pelanggaran Haknya Dicabut

Baca juga: Tanah Bergerak di Lamkleng Turun Hampir 5 Meter, Para Pengungsi Berharap Ada Dapur Umum

Baca juga: Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Minta Pemerintah Peduli Anak Penyandang Disabilitas yang Jalani Terapi