Internasional

Dunia Kutuk Kudeta Militer di Myanmar

Tayang: Senin, 1 Februari 2021 23:35 WIB

Editor: M Nur Pakar

Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Para migran Myanmar memegang potret Aung San Suu Kyi saat mereka melakukan demonstrasi di luar Kantor Kedutaan Myanmar di Bangkok, Thailand pada 1 Februari 2021. Itu terjadi setelah militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi dan presiden negara itu dalam sebuah kudeta.

SERAMBINEWS.COM, YANGON - Amerika Serikat memimpin pemerintah di seluruh dunia dalam menyerukan pemulihan demokrasi, seusai kudeta militer di Myanmar.

Setelah militer melancarkan kudeta, menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya pada Senin (1/3/2021).

Dilansir AFP, Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan AS menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu November 2020.

Membuat Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi mengalami kekalahan telak, tetapi memicu tuduhan penyimpangan suara oleh partai yang didukung militer.

Sebelum kudeta, Washington, bersama beberapa negara Barat lainnya telah mendesak militer untuk mematuhi norma-norma demokrasi.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan 29 Januari 20210 saat panglima tertinggi mengancam akan mencabut konstitusi negara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan keras mengutuk penahanan militer terhadap Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya.

"Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

"Kami meminta pembebasan para pemangku kepentingan termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi yang ditahan hari ini," kata kementerian luar negeri Jepang.

Dia mendesak tentara nasional untuk segera memulihkan sistem politik demokrasi di Myanmar.

Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengutuk keras kudeta tersebut.

“Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan,” tweet mantan perdana menteri Belgia itu.

"Kami menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum," kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.

"Untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang sah dan membebaskan semua pemimpin sipil dan lainnya yang telah ditahan secara tidak sah," tambahnya.

Sumber: Serambi Indonesia