Breaking News:

Opini

Menakar Kekhususan Aceh di Bidang Pemilu

Pertanyaan yang relevan perihal ini adalah, apakah semua yang ada di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Editor: bakri
Menakar Kekhususan Aceh di Bidang Pemilu
IST
Khairil Akbar, Tim Asisten Panwaslih Provinsi Aceh (2018-2019), Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Oleh Khairil Akbar, Tim Asisten Panwaslih Provinsi Aceh (2018-2019), Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Idealnya, tulisan ini didahului dengan bagaimana mendefinisikan kekhususan/keistimewaan Aceh. Pertanyaan yang relevan perihal ini adalah, apakah semua yang ada di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan kekhususan/ keistimewaan Aceh? Untuk menjawabnya perlu diskusi yang relatif panjang dan tentunya tidak dapat dijelaskan oleh tulisan ini. Dengan asumsi bahwa tidak semua yang tertera di dalam UUPA adalah

kekhususan/keistimewaan Aceh, tulisan ini berupaya menganalisis apa-apa saja yang sebenarnya merupakan bagian dari kekhususan/ keistimewaan Aceh dalam kaitannya dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu)/Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilihan-mengikuti istilah di dalam UUPA). Atau, bagaimanasebenarnya hukum Pemilu/Pemilihan  di Aceh; apakah bagian dari kekhususan/keistimewaan atau sebenarnya mengikuti regulasi nasional tentang Pemilu/Pemilihan?

Sebelum menjawabnya, perlu diutarakan beberapa regulasi yang mengatur tentang Pemilu/Pemilihan. Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang masing-masing merupakan prubahan pertama dan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. Yang digunakan dalam tulisan ini tentu pasal-pasal yang berlaku, baik karena tidak diubah, atau diubah, maupun karena adanya suatu

putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkannya. Semua aturan tentang Pemilihan Kepala Daerah itu disepakati saja dengan istilah Pemilihan. Dan terakhir adalah UUPA yang sedikit banyaknya mengatur pula tentang Pemilu/Pemilihan.

Kembali ke pertanyaan di atas, maka setidaknya ada tiga kemungkinan jawaban di sini: Pemilu/ Pemilihan merupakan kekhususan/keistimewaan Aceh, bukan kekhususan/keistimewaan Aceh, dan terakhir sebagiannya merupakan kekhususan/ keistimewaan Aceh, namun terdapat pula aspek umum di dalamnya.

Misal, Pemilu bukan kekhususan/keistimewaan Aceh, namun berbeda dengan Pemilihan. Untuk jawaban pertama kiranya telah terbantah dengan beberapa argumen yang di antaranya: Pertama, terdapat putusan MK yang mengakomodir Calon Independen dalam Pemilihan. Artinya tidak hanya Aceh, semua daerah di Indonesia telah menerima keberadaan Calon Independen ini, walau Aceh sendiri awalnya hanya menghendakinya untuk satu kali periode pemilihan. Kedua, sengketa hasil pemilihan hari ini tidak dibawa lagi ke Mahkamah Agung (Pasal 74 ayat (2) UUPA), melainkan ke Mahkamah Konstituti (Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan). Itu artinya, untuk sengketa hasil pemilihan UUPA tidakmengenyampingkan UU Pemilihan.

Sedangkan jawaban kedua rasanya juga kurang tepat mengingat beberapa pasal di dalam UUPA memang menghendaki pengaturan yang berbeda dari sistem Pemilu/Pemilihan secara nasional. Sebagai contoh adalah adanya perbedaan redaksional dalam syarat calon kepala daerah yang (misalnya) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi menjalankan syariat agamanya. Poin ini tidak dikenal di dalam UU Pemilihan. Syarat itu kiranya juga memiliki maksud terselubung bahwa yang dimaksud adalah "beragama Islam" karena agama lain tidak menggunakan kata syariat untuk merujuk aturan agama mereka. Kemudian keberadaan Partai Lokal yang tidak ada di dalam UU Pemilihan namun diakui sebagai "yang diatur lain" di dalam UUPA (Pasal 199 UU Pemilihan). Selain itu ada pula penambahan alokasi 20% sebagai kebijakan afirmatif yang aspek kekhususan/ keistimewaannya masih terbuka untuk diperdebatkan.

Dari dua jawaban singkat di atas sejatinya telah memberi gamabaran kepada kita bahwa yang lebih tepat adalah, sistem Pemilu/Pemilihan di Aceh memiliki aspek khusus istimewa namun tidak sedikit pula merupakan norma-norma yang dapat berubah seiring dengan perubahan sistem Pemilu/ Pemilihan secara nasional.

Dengan kata lain, UUPA ternyata mengandung aspek umum yang mengikuti regulasi Pemilu/Pemilihan saat itu atau sekadar mengisi kekosongan dimana regulasi Pemilihan masih mencari arah seperti halnya penamaan Komisi Independen Pemilihan Aceh. Zahlul Pasha (2018) mengatakan bahwa penamaan Komisi Independen Aceh tidak merujuk kepada kekhususan/ keistimewaan Aceh, melainkan karena penamaan komisi untuk pemilihan umum saat itu memang masih belum disepakati.

Jika kita mengkrucut pada persoalan Pemilihan serentak, apakah Aceh akan mengadakan pemilihan di tahun 2022 atau secara serentak di tahun 2024 sebagaimana diatur di dalam UU Pemilihan, kiranya penting melihat konteks perumusan pasal terkait di dalam UUPA. Di sana kita temukan bahwa "Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan

secara jujur dan adil" (Pasal 65 ayat (1) UUPA). Pasal ini dijadikan dasar oleh sebagian orang untuk mengatakan bahwa Pemilihan di Aceh harus dilaksanakan pada tahun 2022. Fajran Zein (2020) bahkan menyebutnya sebagai "pertarungan harga diri Aceh" dimana UUPA tidak boleh digerus.

Masalahnya, apa kekhususan/istimewanya pasal tersebut? Inilah yang menurut penulis mengapa kekhususan/keistimewaan Aceh itu perlu didefinisikan secara tepat dan benar. Melihat frasa yang-penulis akui-tertulis secara eksplisit itu justru menjelaskan kepada kita bahwa pergantian tampuk kepemimpinan-yang dalam hal ini adalah Pemilihan-bukan merupakan kekhususan/ keistimewaan Aceh. Frasa demikian sudah ada sejak lama dan merupakan kesepakatan nasional

dan konstitusional dimana regenerasi atau pergantian roda kekuasaan eksekutif dan legislatif dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali (Pasal 3 UU Pemilihan atau Pasal Pasal 7 dan 22E ayat (1) UUD).

Karenanya tidak tepat sekiranya Pemilihan Gubernur di Aceh dilaksanakan pada tahun 2022 kecuali agenda Pemilihan serentak sebagaimana terteuang di dalam UU Pemilihan dibatalkan oleh Mahkamah Konsttitusi atau diubah oleh DPR atau Presiden melalui Perppu. Sebab, UU Pemilihan menyebutkan pula secara eksplisit

bahwa UU a quo juga berlaku bagi Aceh, DKI Jakrta, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat sepenjang tidak diatur lain di dalam UU tersendiri (Pasal 199 UU Pemilihan). Penting digarisbawahi bahwa frasa "diatur lain" di dalam UU tersendiri harus dimaknai ke dalam konteks kekhususan/keistimewaan seperti halnya Yogyakarta yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur, atau DKI yang tidak melaksanakan Pemilihan Bupati/Walikota.

Jika tidak diartikan demikian, maka sengketa hasil Pemilu/ Pemilihan harus dikembalikan kepada Mahkamah Agung, Calon Independen harus dihapus karena tersebut hanya untuk satu periode, dan KIP harus diberi kewenangan membuat aturan main tersendiri (Peraturan KIP). Tapi nyatanya, perubahan sistem Pemilihan turut mengubah aspek umum dalam sistem Pemilu/Pemilihan yang diatur oleh UUPA. Bahkan Panwaslih Aceh harus kembali menjadi dua padahal Qanun Aceh telah mengubahnya dengan cara menyimpangi UUPA, yakni Panwaslih  yang mengawasi Pemilihan disatukan dengan Panwaslih yang

mengawasi Pemilu. Terakhir, melalui penjelasan ini, kita menjadi maklum mengapa KPU menegur KIP Aceh yang keburu mengumumkan Pemilihan Aceh digelar 2022; walau dengan bahasa yang sangat halus. Nah!

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved